Padang, Gatra.com - Gaya hidup halal atau halal lifestyle sudah menjadi tren yang meluas bagi masyarakat Indonesia. Namun penerapan dari gaya hidup halal tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan karena tersandung masalah sertifikasi. Hal tersebut salahsatunya dialami oleh bisnis makanan dan restoran di Sumatera Barat.

Dinas Pariwisata Sumatera Barat mencatat baru 21 restoran dan rumah makan di Ranah Minang yang mengantongi sertifikat halal hingga Mei 2019 ini .

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian mengatakan jumlah usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal di Sumbar masih rendah, karena dari sekian banyak rumah makan di Sumatera Barat baru 21 restoran yang berlabel halal.

"Pariwisata halal masih sesuatu yang baru bagi Sumbar, meskipun secara nasional ini sudah lama. Pariwisata halal tidak hanya terkait makanan semata, tetapi juga prosesnya. Masih sulit didapati rumah potong hewan dan unggas yang sertifikasi halal," ujar Oni dalam sosialisasi sertifikasi halal di salah satu hotel di Padang, Selasa (2/7).

Ia mengatakan tahun ini pihaknya menargetkan sebanyak 25 restoran dan rumah makan lainnya sudah mempunyai sertifikasi halal, beberapa di antaranya dalam tahap pengurusan.

 "80 persen dari total kunjungan wisatawan yang datang ke Sumatera Barat merupakan wisatawan muslim. Sertifikasi halal adalah bentuk pelayanan untuk memberikan rasa aman, dan nyaman bagi pengunjung," katanya lagi.

Selain restoran dan rumah makan, lanjut dia, para industri perhotelan juga diminta untuk memberikan pelayanan halal bagi wisatawan Muslim.

"Misalnya, hotel juga menyediakan kamar yang memberikan pelayanan halal dengan adanya tempat untuk beribadah, dan perlengkapan ibadah, begitu juga terhadap makanan yang dihidangkan untuk pengunjung," katanya lagi.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit meminta Dinas terkait untuk mengumumkan atau menempelkan restoran dan rumah makan yang sudah memiliki sertifikasi halal.

"Kalau bisa umumkan di media massa agar yang lainnya mau ikut mengurus sertifikasi halal. Semua elemen harus bekerja sama untuk mempercepat perkembangan pariwisata halal, mulai dari BBPOM, Dinas ketahanan pangan, Dinas pariwisata, dan Dinas pelayanan terpadu satu pintu," ucapnya lagi.