Pekanbaru, Gatra.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau diminta untuk semakin intensif melakukan penindakan terhadap angkutan logistik yang menyalahi aturan. Permintaan itu muncul setelah pada APBD Perubahan Pemprov Riau 2019, anggaran Dishub Riau ditambah. 

 

"Kami sedang mengupayakan. Selama ini otoritas perhubungan Riau sering mengeluh minimnya anggaran operasional saat melakukan pengawasan. Akibatnya minim tindakan terhadap kendaraan yang Over Dimensi dan Over Load (ODOL)," kata Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin kepada Gatra.com di gedung DPRD Riau, Senin (1/7).

 

Meski tak merinci besaran dana yang akan dianggarkan, Husni menyebut sokongan dana dibutuhkan bagi salah satu mitra kerja Komisi IV itu. "Di APBD Perubahan ini kita masukkan anggaran untuk Dishub, agar mereka bisa memberikan efek jerah bagi pengusaha yang menggunakan truk ODOL. Dulu ada truk ODOL kita tangkap, tapi tak bisa kita proses, jadi malu juga kita," katanya.

 

Saat ini, dipekirakan ada lebih dari 30 ribu unit truk angkutan logistik di Riau terindikasi  ODOL. Mobilitas kendaraan ini kemudian dituding sebagai pemicu utama kerusakan jalan provinsi di Riau. Bahkan Gubenur Riau Syamsuar sendiri menyebut bahwa lebih dari 50 persen jalan provinsi di Riau rusak. 

 

Di sisi lain Dishub Provinsi Riau sudah berulangkali di desak mengambil tindakan keras terhadap truk - truk ODOL itu, bahkan desakan untuk melakukan tindakan keras berupa pemotongan bagian tanki truk sempat digaungkan. Namun, tindakan tersebut urung dilakukan karena khawatir bakal menimbulkan persoalan hukum baru. Hanya saja selain cemas akan munculnya persoalan hukum, lambannya reaksi Dishub juga disebabkan oleh kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang jumlahnya hanya 40 orang.

 

Anggota Komisi IV DPRD Riau, Makarius Anwar, mengungkapkan rusaknya jalan di Riau bukan sepenuhnya kesalahan Dishub Provinsi yang dinilai lalai melakukan pengawasan. Politisi PKS itu yakin pemerintah pusat harus ikut bertanggung jawab. Dia mencontohkan tindakan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang belum juga mengoptimalkan fasilitas jembatan timbang.

 

"Masalah utama kerusakan jalan itu juga disebabkan oleh fasilitas jembatan timbang yang pengelolaanya diambil pemerintah pusat dari daerah," katanya.