Jakarta, Gatra.com - Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto menyakini program percepatan pencegahan stunting  dapat diwujudkan apabila pemerintah pusat dan daerah  fokus menangani masalah ini secara bersama-sama.

"Kita optimis ini bisa dilakukan melalui percepatan pencegahan stunting, dengan terkoordinir dan konvergen, yaitu sinergi lintas sektor dengan bersama-sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di desa dan perkotaan," kata Bambang saat membuka rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)  mulai 1 - 4 Juli 2019, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (1/7). 

Bambang Widianto, yang juga Sekretaris TNP2K, dimana Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketuanya, menyebutkan pada tahun 2019 pemerintah menetapkan 160 kabupaten prioritas penanganan stunting, dan itu bertambah dari tahun 2018 lalu yang hanya 100 kabupaten, tersebar lokasinya di 34 propinsi. 

"Stunting adalah program strategis nasional, kita targetkan prevalensi turun hingga dibawah 20% pada 2024," katanya. 

Bambang mengingat masalah stunting bukan hanya masalah makanan dan asupan gizi, tapi juga berkaitan dengan persoalan lainnya seperti sanitasi, ketersediaan air bersih, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.  

Stunting, lanjut Bambang, tidak bisa dipandang sebelah mata. Anak dengan kondisi stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Tidak hanya itu, pada usia produktif, individu yang pada balita dalam kondisi stunting berpenghasilan 20 persen lebih rendah. 

“Kerugian negara akibat stunting diperkirakan mencapai sekitar Rp300 triliun per tahun. Stunting pun dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3 persen,” katanya.  

Bambang menerangkan, sedikitnya ada lima pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pencegahan stunting bisa sukses berjalan yaitu komitmen pemimpin, kampanye perubahan perilaku, konvergensi program, akses pangan bergizi, pemantauan dan evaluasi program. 

Bambang optimis jika kelima pilar tersebut berjalan sesuai rencana maka target penurunan stunting ke level 20 persen pada tahun 2024 bisa tercapai. 

“Saat ini, stunting di Indonesia masih berada pada angka 30,8 persen,” ujarnya.

Ketua Panitia Abdul Muiz dalam laporannya menyebut sebanyak 72 Bupati dan Walikota akan menandatangani komitmen bersama menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya masing-masing.