Jakarta, Gatra.com - Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru di Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-73 meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menyeret aparat kepolisian ke dalam permainan politik elit.

"Upaya untuk menyeret Polisi dalam pusaran pertarungan politik yang terlihat kasat mata oleh berbagai pihak harus segera diakhiri karena berpotensi merusak profesionalitas Polri sebagaimana dikendaki publik dan ditetapkan melalui undang-undang," ujar Peneliti Lokataru Anis Fuadah dalam konferensi pers di Kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (1/7).

Anis menyebut meskipun meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyatakan, Kapolri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, tetapi peran dan fungsinya harus ditujukan kepada masyarakat dalam hal penegakan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Di antara indikasi keterlibatan Polri dalam politik, menurut Anis adalah penetapan tersangka terhadap 25 orang dari kubu oposisi. "Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana Kepolisian menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap mereka yang berseberangan dengan pemerintah dan mendudukkan kepolisian sebagai pemain politik bukan pengayom masyarakat," kata Anis.

Selain itu, dalam kajian Lokataru represi Polri dalam kerusuhan 22-23 Mei juga mengindikasikan keterlibatan Polri dalam pusaran politik. "Polisi berani melakukan represi di ruang publik, akibat terseret pada isu politik," jelas Anis.

Menurut Anis, agar terjadi reformasi di tubuh Polri, Jokowi harus segera membebaskan Polri dari segala kepentingan politik.