Bandarlampung, Gatra.com - KPK menilai masih banyak intervensi dalam proses pengadaan Barang dan Jasa di provinsi Lampung.

Kendati telah menggunakan sistem layanan online, namun KPK tetap mengatakan provinsi Lampung masuk dalam zona merah untuk Pengadaan Barang dan Jasa.

"Saat ini sudah menggunakan sistem layanan online dalam pengadaan, tapi di Lampung masih banyak intervensi, hal ini dibuktikan banyaknya laporan yang kami terima, baik intervensi ke orang atau sistem. Terutama soal proyek di Dinas Pekerjaan umum,” ungkap Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Dian Patria saat beraudiensi bersama wakil gubernur Chusnunia di ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin 1/7

Dian mengatakan sebelumnya KPK telah mengumpulkan seluruh Dinas Pekerjaan Umum se-Provinsi Lampung pada Mei 2019.

Namun sangat disesalkan memasuki Juni pihaknya masih menerima laporan-laporan intervensi, terutama pada peretasan website layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

“Masih banyak laporan pengaduan baik intervensi perorangan dan sistemnya diretas, ini mengkhawatirkan dapat menjadi suatu yang masif dan skala nasional yang nilainya besar,” katanya

Menyikapi hal tersebut, Dian melanjutkan pihaknya bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong perbaikan tata kelola. Seandainya persoalan di kabupaten tidak bisa diselesaikan, maka akan dirujuk di tingkat provinsi bahkan sampai ke pusat.

Terkait peretasan, ia menginformasikan saat ini laporan terjadi di Lampung Timur dan Tulang Bawang, dan telah ada tim yang turun kelapangan serta meminta laporan ke Polda Lampung.

Sementara itu, terkait permasalahan tersebut, Pj. Sekprov Lampung Fahrizal Darminto menyampaikan untuk menindaklanjuti zona merah KPK tersebut adalah dengan menekankan pada keamanan data dan informasi pada sistem pengadaan barang dan jasa di Lampung.

“Ya ada beberapa poin yang memang belum sesuai. Tapi kami akan perkuat untuk keamanan data dan informasi,” katanya.

Terkait zona merah KPK pada Pengadaan Barang dan Jasa, diketahui Provinsi Lampung memiliki beberapa kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Kepala Daerah dan rekanan dibeberapa kabupaten, seperti di Lampung Tengah, Lampung Selatan, Mesuji dan Tanggamus.

Reporter: Karvarino

Editor: Bernadetta Febriana