Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) Arif Rachman mengatakan, proses rekonsiliasi politik perlu dilakukan untuk menciptakan suasana sejuk, namun jangan sampai menghilangkan oposisi.

"Kalau menurut saya sejatinya negara demokrasi itu ada oposisi sebagai penyeimbang dan pengontrol," ujar Arif saat ditemui Gatra.com di Sekrertariat Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP), Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Senin (1/7).

Arif menambahkan, apabila tidak ada oposisi yang melakukan kontrol terhadap pemerintah maka kemungkinan penyelewengan kekuasaan sangat besar. Dia mencontohkan kekuasaan zaman Orde Baru yang marak praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Sebagai Sekjen Pemuda Pancasila, Arif berharap ada langkah nyata untuk memberi kejelasan posisi dari oposisi, bukan bagi-bagi kursi semata.

"Saya berharap ada langkah yang dilakukan tim koalisi untuk bicara sebagai oposisi bukan cuma jatah kekuasaan," lanjutnya.

Pemuda Pancasila, kata Arif, akan ikut serta dalam upaya merekatkan kembali persatuan Indonesia usai perhelatan pilpres melalui serangkaian program kerja yang kini tengah digagas bersama instansi terkait.

"Supaya ini ikut meredam situasi yang kita takutkan ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan. Tugas Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebagai tokoh bangsa harus bisa menerjemahkan arti dari pertarungan tersebut bahwa pertarungan dalam demokrasi adalah hal biasa," jelasnya.