Jakarta, Gatra.com - Reformasi di tubuh Polri dinilai belum signifikan dirasakan masyarakat. Di usianya yang ke-73 tahun, Polri cenderung tidak berpihak kepada kepentingan warga sipil secara umum. 

Peneliti Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Anis Fuadah mengatakan di tahun politik Polri ikut bermain bersama para elit. Resistensi dari internal dalam mewujudkan akuntabilitas Polri sangat besar. 

"Terjadi dekadensi reformasi Polri, yang paling parah represif di ruang publik. Di tahun politik, Polri sulit untuk tidak terseret gejala politik elit, belum lagi ada resistensi dalam mewujudkan akuntabilitas Polri," ungkap Anis di Jakarta, Senin (1/7). 

Anis mencontohkan penanganan kerusuhan 21-22 Mei 2019. Aparat dinilai sangat brutal menghadapi massa sehingga menyebabkan korban luka-luka dan meninggal

Sejak tahun 2014, Lokataru juga menyoroti kebebasan sipil yang semakin terancam. Misalnya saja, ketimpangan proses hukum terhadap oposisi yang dituduh menyebarkan hoaks atau makar.  

"Total ada 25 orang ditangkap dari kubu oposisi, ini diskriminasi dalam proses hukum, karena mengabaikan rasa keadilan, seharusnya bukan hanya soal siapa di kubu pemerintah dan penguasa," kata Anis.