Jakarta, Gatra.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap di periode pemerintahan mendatang. Apakah setia dengan jalan oposisi atau justru bergabung bersama gerbong partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, keputusan resmi partai akan disampaikan setelah musyawarah Majelis Syuro PKS. Namun secara pribadi, menjadi oposisi pemerintahan adalah pilihan yang rasional saat ini.

“Kita harus mengakui kemenangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'arif dan pada saat yang sama kita sama-sama mencintai negeri tetapi tidak dengan bersama dalam koalisi tapi itu menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif,” tegas Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7).

Manurut Mardani, partner koalisi sejati bukan bersama partai politik, semisal Gerindra, PAN atau Demokrat yang dulunya bersama di barisan Koalisi Indonesia Adil Makmur, melainkan bersama rakyat.

Sebagai ilustrasi, dia menyinggung perseteruan antara Cicak vs Buaya. Cicak dianalogikan sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan Buaya adalah Polri. Meski terbilang kecil dan lemah, KPK yang didukung rakyat akan menjadi besar dan kuat hingga menang melawan buaya. 

Begitu juga dengan oposisi yang meski kecil atau tidak banyak diisi oleh partai politik, akan menjadi kuat karena dukungan rakyat. “Ingat kisah Cicak vs Buaya? Mana ada cicak menang tapi ketika cicak didukung oleh rakyat cicaknya yang menang, kami tetap yakin,” tambah Mardani.

Menurut Mardani, publik lah yang paling banyak diuntungkan dengan kuatnya oposisi di parlemen. Sebab, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan diawasi lebih ketat. Misalnya, soal permasalahan tiket pesawat yang tak kunjung murah.

“Tapi kalau semua pindah cuma sedikit yang jadi oposisi yang dirugikan bukan PKS, publik yang dirugikan. Karena itu kami mengimbau publik ikut serta dalam proses ini, jangan diam,” kata Mardani.