Jakarta, Gatra.com - Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i belum bisa memastikan, pihaknya akan mengajak partai yang dulunya di gerbong koalisi Indonesia Adil Makmur untuk menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Bagi Syafi'i, syarat menjadi oposisi tak harus bersama atau mengajak partai lain ikut bergabung.  "Ya sebenarnya kan oposisi itu tidak musti bergabung dengan partai-partai lain. Gabungan oposisi itu kan kalau partai lain juga memposisikan dirinya sebagai partai oposisi," jelas dia di Kompleks Parlemen, Senayan, jakarta Pusat, Senin (1/7). 

Romo --sapaan akrab Syafi'i-- menambahkan, setiap partai tentu memiliki kewenangan sendiri dalam menentukan sikap di periode pemerintahan mendatang. Baik itu PKS, Demokrat atau PAN yang dulunya bersama-sama Gerindra di koalisi Indonesia Adil Makmur. 

Justru akan menjadi lucu kalau sikap oposisi baru ditegaskan ketika mendapat dukungan dari partai-partai lain. "Ketika masing-masing parpol sudah memutuskan untuk menjadi oposisi pasti bisa bertemu sebagai gabungan partai oposisi," tambahnya.

Anggota Komisi Hukum DPR RI ini menambahkan, menjadi oposisi tidak berarti memusuhi partai yang ada dalam pemerintahan. Sebaliknya, oposisi merupakan sistem agar proses check and balance dalam parlemen dapat berjalan baik. 

"Walaupun kita sebagai partai opisisi enggak mungkin juga kalau kebijakan yang benar, kita tetap enggak terima aja karena kota oposisi. Opisisi yang benar itu kan bisa membangun check and balance sehingga jalannya pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada," tutup dia.