Purbalingga, Gatra.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purbalingga, Jawa Tengah, kembali mengusulkan 500 tangki air bersih bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Purbalingga 2019.

Pasalnya, kekeringan dan krisis air bersih 2019 ini lebih luas dan bakal berdampak lebih parah dibanding 2018. Sebelumnya, BPBD telah menganggarkan bantuan air bersih sebanyak 750 tangki dalam APBD definitif sehingga jumlah keseluruhan menjadi 1.250 tangki air bersih.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Purbalingga, Muhsoni, mengatakan bahwa pada akhir Juni 2019 ini, sebanyak enam desa di lima kecamatan telah mengalami krisis air bersih. Keenam desa tersebutadalah  Desa Panunggalan (Kecamatan Pengadegan), Desa Tamansari  (Karangmoncol), Desa Bandingan (Kejobong), Desa Karangnyar (Karanganyar, serta Desa Karangcegak dan Desa Karangjengkol (Kutasari).

“BPBD telah mendistribusikan air bersih ke desa-desa tersebut, masing-masing  2-3 tangki  mulai 24 Juni 2019 lalu. Total 13 tangki air bersih telah terdistribusikan dengan  1 tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih,” katanya, Jumat (28/6).

Dia menjelaskan, mengacu data musim kemarau tahun 2018 lalu, terdapat 75 desa di 15 kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang rawan kekeringan. Namun, dampak kemarau pada 2019 ini diperkirakan bakal meluas lantaran kemarau tiba lebih cepat dari biasanya.

“Sehingga jumlah permintaan air bersih terus bertambah seiring berjalannya musim kemarau,” ujarnya.

Sebab itu, selain menganggarkan lewat APBD definitif dan perubahan, BPBD juga menggandeng lembaga lain dan dunia usaha untuk bersama-sama menanggulangi dampak kekeringan. Mereka adalah PMI, Amil Zakat dan perusahaan BUMN dan BUMD di Purbalingga.

Sesuai perkiraan BMKG, kata Muhsoni, puncak kemarau di Kabupaten Purbalingga 2019  pada Agustus dan September. Pada Oktober, diperkirakan mulai turun hujan yang  biasanya belum signifikan.