Banjarnegara, Gatra.com – Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, menyatakan bahwa kondisi jalan nasional di kabupaten yang sebagiannya berada di Pegunungan Dieng ini belum standar. Kondisi ini menurut dia berbahaya bagi pengguna jalan.

Menurut Budhi, kondisi jalan nasional di Banjarnegara belumlah memenuhi standar, terutama lebarnya yang tidak sama. Di beberapa ruas bahkan menyempit dan ini cukup rawan, karena kendaraan kesulitan untuk mendahului, dan jika berpapasan pun harus ekstrahati-hati.

“Lebar jalan sebagian besar belum memenuhi standar jalan nasional. Ini kan membahayakan. Lebarnya baru sekitar 6 meter, masih sempit, standarnya minimal 7 meter,” katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com, Jumat (28/6) siang .

Berdasar pengamatannya, jalan yang belum standar itu tersebar di sejumlah wilayah. Jalan itu meliputi sejumlah ruas penting jalur antarkabupaten, baik di sisi timur ke Wonosobo maupun disi barat yang menuju ke Banyumas.

“Jalan dari Pasar Tunggara Sigaluh sampai perbatasan dengan Wonosobo, kemudian dari Singamerta ke arah barat sampai batas kota Banjarnegara. Sedangkan di arah barat, jalur Klampok ke perbatasan Banyumas di Desa Piasa juga kurang lebar, apalagi ini gerbang Banjarnegara dari Barat,” ungkapnya.

Karena itu, ia mendesak  Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera melakukan peningkatan dan pelebaran jalan di Banjarnegara. Usulan itu lantas ditindaklanjuti oleh PUPR dengan kunjungan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII, Akhmad Cahyadi, di Pringgitan.

Dalam pertemuan itu, kata Budhi, Kementerian PUPR siap membangun sejumlah ruas jalan yang diusulkan Pemkab Banjarnegara. Yakni, peningkatan jalan batas Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo sepanjang 3,37 kilometer, termasuk juga jalan dari Singamerta mendekati wilayah kota di Kelurahan Kalibenda, serta jalan batas Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Banyumas di Piasa sepanjang 6,93 kilometer.

Bentuk pembangunannya  adalah peningkatan kondisi jalan dan pelebaran. Rencananya, pembangunan jalan nasional tersebut bakal dilakukan pada 2020.

“Alhamdulillah, prosposal kami direspons untuk tahun anggaran 2020. Dasar usulan kami adalah masukan dari masyarakat dan mengkaji langsung kondisi ruas jalan nasional dari Tunggara sampai Susukan yang semakin padat arus lalu lintasnya,” kata Bupati.

Sementara, Kepala DPU PR Banjarnegara, Tatang Rochyadi, mengemukakan,  sampai saat ini ada sekitar 15 kilometer jalan nasional di Banjarnegara yang belum memenuhi standar. Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, ia berharap masyarakat semakin nyaman melintasi jalan negara

“Tujuan peningkatan jalan nanti tentu saja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dikarenakan belum standarnya lebar jalan,” kata Tatang.