Jakarta, Gatra.com - Kebijakan zonasi sekolah masih jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Terlepas dari kritik-kritik yang ada, adanya aturan mengenai zonasi dianggap dapat menjawab berbagai permasalahan umum yang dialami dunia pendidikan Indonesia.

"Hal penting yang sering dilupakan oleh praktisi pendidikan adalah memperhatikan proses, bukan hanya hasil atau nilai. Dengan zonasi, dapat memberi ruang perhatian pada proses lebih besar," ungkap Koordinator Perkumpulan Pengembang Pendidikan Interreligius, Listia kepada Gatra.com usai diskusi "Menguji Relevansi Kebijakan Zonasi Sekolah" di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/6).

Listia menyebut adanya zonasi, maka sistem pendidikan berpotensi "melunakkan" fokusnya pada nilai kuantitatif (nilai seleksi masuk), karena meskipun nilai masih berperan dalam penerimaan, faktor selain nilai juga menjadi pertimbangan baru.

"Sehingga orang dapat menjadi lebih bergeser ke soal kemanusiaan, keragaman. Pendidikan kan harus menampung keragaman, kalau misalnya keragaman tidak diakui, berarti ada unsur pemaksaan," tambah Listia.

Dalam diskusi Listia mengatakan bahwa selama ini unsur pemaksaan sangat kental dalam pendidikan Indonesia, karena anak selalu dituntut mendapat nilai yang bagus di sekolah-sekolah unggulan, sehingga keterikatannya dengan lingkungan, keluarga, dan sekolah sendiri sebagai tempat belajar yang nyaman menjadi berkurang. 

“Dengan kebijakan zonasi, diharapkan apa yang menjadi pengalaman di masa lalu mengenai pemaksaan kepada siswa bisa berkurang, kalau perlu dihilangkan sama sekali,” katanya.