Jakarta, Gatra.com - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) masih mempertimbangkan banyak hal untuk bergabung bersama koalisi pemerintah atau menjadi partai oposisi. Salah satu pertimbangan ada pada fungsi perimbangan (Check and Balances) kekuatan di parlemen. 

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, kondisi parlemen 2019 ini jauh berbeda dengan 2014 lalu. Pada 2014, mayoritas parlemen diisi oleh Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. 

Sebagai langkah pengimbang, lanjut Eddy, PAN memilih bergabung bersama barisan koalisi partai pemerintah.  Sedangkan 2019 ini kondisinya justru terbalik karena lebih banyak partai bergabung bersama pemerintah. 

"Koalisi yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah mayoritas, jadi tidak ada keperluan bagi PAN untuk menyebrang dan menguatkan posisi pemerintah di parlemen, oleh karena itu kita akan bahas berbagai opsi yang kita buka," tegas Eddy dalam konferensi pers di Kantor PAN di Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/6), malam.

Eddy menambahkan, Jumat (28/6) siang ini barisan partai pendukung Prabowo-Sandi akan membahas lebih lanjut mengenai arah koalisli. Nah, hasil dari pertemuan ini akan dibahas PAN dalam Rakernas yang digelar pada akhir Juli Nanti. 

Eddy memastikan, apapun keputusan yang diambil PAN (Usai Rakernas) baik oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah akan konsisten dijalani selama lima tahun mendatang. 

"Kita akan konsisten ketika sudah menetapkan arah politik itu, kita konsisten untuk menekuninya sampai tahun 2024," demikian Eddy.