Jakarta, Gatra.com - Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fajar Nursahid mengungkapkan bahwa serangkaian demonstrasi yang diselenggarakan pendukung Paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno dengan membawa muatan Islam, termasuk demonstrasi di Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari Populisme Islam.

"Itu persis yang ditulis oleh Fedi Hadiz, bahwa muncul populisme Islam yang mereka merasa bahwa ekspresi politik mereka selama ini tidak banyak tersalurkan, lalu mereka kemudian punya idealisme dan politik yang ideal, sehingga membentuk barisan itu, saya rasa itu sah sah saja sebagai ekspresi politik," kata Fajar kepada Gatra.com saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).

Kendati demikian, menurut Fajar ada perbedaan tipis antara partisipasi dalam demokrasi dengan meruntuhkan demokrasi dalam demonstrasi-demonstrasi tersebut.

"Dalam kacamata indeks Demokrasi bedanya tipis antara partisipasi dan meruntuhkan demokrasi. Demo itu partisipasi politik, dan itu menaikkan indeks, semakin orang berpartisipasi dalam public policy making menyampaikan aspirasi itu semakin bagus. Tapi ketika demo merusak fasilitas publik itu menjadi anti demokrasi, tipis banget," tutur Fajar.

Terkait kegaduhan yang terjadi, Fajar menyebut hal itu wajar dalam demokrasi selama tetap berada pada koridor hukum.

"Ya politik kan memang di mana-mana gaduh, jadi dalam demokrasi atau public sphere kalau filsuf Jerman, Habermas bilang, itu kan memang bagaimana aspirasi publik itu bisa sampe kepada para pemangku kebijakan dengan dengan nyaring, itu memang fungsi mereka, mereka gaduh itu menjadi bagian dari demokrasi," ujar Fajar.

Selama tidak melanggar hukum, dinamika dan saling adu wacana yang terjadi wajar dalam politik. "Memang gerakan itu terbaca sebagai lawan politik, dan memang semua kan urusan politik, bersikap politik tidak juga politik, terlepas dari afiliasi macam-macam itu soal lain, tidak jadi masalah menurut saya," demikian Fajar.