Home Gaya Hidup Sultan HB X: Ada Kesengajaan SDN Wajibkan Seragam Muslim

Sultan HB X: Ada Kesengajaan SDN Wajibkan Seragam Muslim

Yogyakarta, Gatra.com- Gubernur Daerah Isitmewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai sejak awal ada kesengajaan atas terbitnya aturan yang mewajibkan siswa beragama Islam di SDN Karangtengah III Wonosari, Gunungkidul, mengenakan seragam muslim.

"Apa memang guru-guru atau kepala sekolah itu buta huruf sehingga tidak memahami regulasi. Menurut saya sejak awal ada kesengajaan, bukan kekeliruan," kata Sultan kepada wartawan di kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (27/6).

Menurutnya, berkaca pada pernyataaan pihak sekolah bahwa ada kekeliruan penafsiran usai surat edaran itu dipermasalahkan banyak pihak, Sultan melihat faktanya berbeda. Menurut Sultan, surat edaran itu mewajibkan siswa berseragam muslim dan hal ini tidak sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

"Masak membaca aturan enggak bisa. Masak harus diarahkan pakar atau ahli bahasa untuk membuat aturan. Guru-guru tidak buta huruf," ulangnya.

Untuk mencegah kejadian serupa tak terulang, Sultan berkata telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga, dan Kepemudaan (Disdikpora). Kepala Disdikpora diminta memberi pengarahan ke seluruh kepala sekolah, khususnya sekolah negeri mengenai aturan seragam.

"Hari ini Kadisdikpora sudah kumpulkan seluruh kepala sekolah untuk pengarahan agar kasus seperti itu tidak terulang lagi," katanya.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyambut baik pencabutan surat edaran yang mewajibkan penggunaan seragam muslim bagi siswa Islam di SDN Karangtengah III Gunungkidul.

"Berkaca dari kasus SDN Karangtengah III Gunungkidul dan catatan saya yang dalam tiga tahun terakhir kasus serupa selalu muncul, saya mendesak Pemda DIY menggelar program 'Sinau Pancasila'," kata Eko lewat rilis.

Menurutnya, bekerjasama dengan Kesbangpolinmas dan Disdikpora, program Sinau Pancasila bertujuan membekali kepala sekolah dan guru tentang nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai keistimewaan DIY.

Program tesebut juga membekali pedoman pembuatan tata peraturan agar pihak sekolah tidak keliru lagi. "Kami yakini dengan program ini DIY akan menjadi pelopor Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya..

165