Banda Aceh, Gatra.com - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya beberapa waktu lalu.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyatakan siap mengawal fatwa ulama tersebut, yang merupakan salah satu komitmen Partai tersebut sejak dulu.

Anggota Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Zulfikar mengatakan, pihaknya mengharapkan agar fatwa ini segera disosialisasikan dan diambil tindakan sepatutnya bagi para pihak yang melanggar fatwa tersebut.

“Kami mendukung pemerintah agar segera melakukan pemblokiran terhadap permainan-permainan yang mengajarkan unsur kekerasan, sadisme, pornografi dan mengandung unsur SARA,” kata Zulfikar di Banda Aceh, Rabu (26/06).

Ia juga menyatakan, fatwa ulama bukanlah keinginan serta merta dari kalangan ulama itu sendiri, melainkan atas dasar berbagai kajian dan pertimbangan demi kemaslahatan umat dan generasi Aceh ke depan.

“Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua MPU Aceh bahwa pengharaman game tersebut setidaknya dikarenakan karena game itu mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, berpotensi memengaruhi perubahan perilaku penggunanya menjadi negatif, berpotensi menimbulkan perilaku agresif, dan kecanduan pada level berbahaya, hingga mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam,” paparnya.

Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh anak-anak muda, remaja generasi Aceh, mari kita taati fatwa ulama tersebut demi kemaslahatan kita bersama, mari kita melakukan hal-hal lain yang mendatangkan manfaat.

Zulfikar juga berharap agar jangan ada pihak yang mengolok-olok fatwa ulama, apalagi sampai mencaci maki ulama itu sendiri sebagaimana yang banyak terjadi di media sosial, banyak netizen yang berani menghina ulama Aceh karena mengeluarkan fatwa tersebut.

“Keberanian menghina ulama karena mengeluarkan fatwa tersebut sekaligus menunjukkan betapa berbahayanya Game tersebut, sehingga mereka berani menghina ulama,” terangnya.