Kupang, Gatra.com - Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena menegaskan bersama jajaran pengurusnya baik tingkat Provinsi maupun DPD II pada 22 Kabupaten/Kota menolak keras yang namanya Munaslub.

“ Bagi Partai Golkar NTT baik Provinsi maupun para pengurus dari 22 Kabupaten dan Kota menolak keras yang namanya Munaslub. Itu hanya desakan oknum–oknum, pribadi–pribadi yang gila saja. Dan itu kami dari NTT akan tantang,” kata Ketua DPD Partai Golkar NTT Melki Laka Lena kepada Gatra.Com via sambungan telpon, Selasa malam (26/6).

Melki menyebutkan sudah berkoordinasi dengan para pengurus Partai, DPD dari sejumlah Provinsi. Semuanya sepakat dan secara koor menolak gerilya sejumlah pribadi, atau oknum–oknum yang meminta Munaslub.

“Saya sudah menelpon beberapa teman ketua Partai Golkar dari beberapa provinsi. Mereka menyatakan yang sama, hampir semuanya menolak yang namanya Munaslub,” jelas Melki. 

Dia menyebutkan pribadi –pribadi, oknum pengurus yang minta Munaslub ini lagi gila, gangguan syaraf. Pasalnya pengurus DPP sekarang ini masa baktinya tinggal enam bulan karena akan berakhir pada bulan Desember 2019 mendatang.

“Jika Munaslub maka ketua terpilih hanya bertugas enam bulan saja. Karena Desember aka nada Muas yang normal. Karena itu kami tolak. Kami tidak gila seperti mereka,” ujarnya.

Selain itu sebut Melki, tidak ada alasan yang krusial untuk menggelar Munaslub Golkar, apalagi semua pengurus juga sudah lelah menggelar Munaslub selama beberapa tahun ini.

“Tidak ada satu alasan kuat dan mendasar untuk dilaksanakan Munaslub. Mereka pribadi–pribadi itu terus gerilya untuk Munaslub. Ketika ditanya alasan mendasar apa juga mereka tidak bisa menjelaskan. Mereka kontak kami. Ketika kami tanya alasan mereka tidak menjawab. Bego lah mereka,” ujarnya.

Kalau permintaan mereka dengan dalih karena suara Golkar turun pada Pemilu tahun 2019 ini juga tidak bisa diterima. “Yang ini juga tidak bisa diterima. Ini dalil gila yang dimainkan oknum–oknum kader Partai yang tidak berdasar. Semua komunikasi mereka dengan para pengurus di daerah, ditolak. Saya harap mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Kalau itu mereka laksanakan, minta maaf pasti akan dimaafkan juga,” kata Melki.