London, Gatra.com - Bursa Perdana Menteri Inggris kian seru. Salah satu kandidat, Boris Johnson yang diunggulkan untuk menjadi Perdana Menteri Inggris selanjutnya, mulai menawarkan program jika terpilih.

Salah satu kebijakan yang akan diinisiasi oleh Johnson yakni mengenai pemotongan pajak penghasilan. Menurut lembaga think tank, Institute for Fiscal Studies (IFS), kebijakan memotong pajak penghasilan dari 40% menjadi 20% ini akan membebani keuangan publik sekitar 9 miliar pound per tahun. Serta hanya menguntungkan 10% orang berpenghasilan tertinggi Inggris.

Selain pemotongan pajak, Johnson juga menyarankan untuk menaikkan titik di mana pekerja bertanggung jawab atas pajak gaji 12% Asuransi Nasional (NI), yang saat ini berlaku untuk pendapatan tahunan di atas 8.632 pound.

Baca Juga: Pengganti Theresa May Mulai Diperebutkan Parlemen Inggris

IFS mengatakan setiap kenaikan seribu pound dalam ambang batas NI akan merugikan pemerintah 3 miliar pound setahun. Menaikkan ambang batas NI ke 12.500 pound di mana pajak penghasilan pertama kali dibayarkan akan menelan biaya setidaknya 11 miliar pound. Itu akan menghapus 2,4 juta pekerja bergaji rendah dari retribusi.

"Tidak jelas bahwa pengeluaran jumlah seperti itu untuk pemotongan pajak kompatibel dengan mengakhiri penghematan dalam pengeluaran publik dan manajemen keuangan publik yang berhati-hati," kata ekonom IFS, Tom Waters sebagaimana dilansir dari Reuters.

Sementara itu, Kanselir Menteri Keuangan, Philip Hammond telah menulis surat kepada Johnson dan mendesak untuk menghormati tujuan fiskal sehingga defisit anggaran tahunan di bawah 2% dapat terjaga.