Depok, Gatra.com - Pengamat Ekonomi dan Peneliti Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia Yusuf Wibisono menyoroti ironi penanggulangan kemiskinan di era Jokowi. Menurutnya, pemerintah lebih fokus pada aspek bantuan sosial, yang terwujud dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kita melihat sebenarnya ada dalam tanda petik ironi gitu, dari program penanggulangan kemiskinan. bansosnya kok malah naik terus signifikan begitu. Kita sebenarnya ngelihatnya ya ya senang orang miskin dapat duit. Tapi kok bentuknya bansos sebenarnya agak menyayangkan, buat kita itu ironi karena seharusnya program-program penanggulangan kemiskinan itu sifatnya harusnya empowerment, benar-benar membuat tidak miskin lagi," ungkap Yusuf saat ditemui Gatra.com di kantornya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Depok, Senin (24/6).

Yusuf lantar mencontohkan program penanggulangan Kemiskinan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang programnya bertingkat beberapa cluster. Tidak hanya pada aspek bantuan sosial.

"Sebenarnya sejak era pak SBY itu sudah ada upaya untuk membuat program penanggulangan kemiskinan. Itu terintegrasi yang dulu. Kalau zamannya pak SBY itu kita menyebutnya program penanggulangan cluster satu sampai cluster empat. Nah kasarnya itu kalau program cluster satu. Itu program yang sifatnya charity gitu ya, berupa bantuan sosial. Nah semakin ke atas tuh semakin yang arahnya pemberdayaan," jelas Yusuf yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) ini.

Yusuf juga menyoroti jumlah penerima PKH yang semakin bertambah hingga empat kali lipat di Era Jokowi dibandingkan era SBY. Sementara di sisi lain disebutkan angka kemiskinan berkurang.

"loh jadi orang miskin apa jadi tambah banya gitu? Kita kan bingung kok malah tambah banyak. Dulu yang berhak dapat 2,5 juta kok di jaman pak Jokowi jadi 10 juta. Kalau kita bicara kemajuan program penanganan kemiskinan itu harusnya program penanggulangan semakin bergerak ke atas engga bansos melulu," ujar Yusuf.

Pihaknya mengkhawatirkan, sebenarnya angka kemiskinan tidak berkurang. Namun karena ada bantuan sosial, seolah menjadi menurun ketika dilakukan sensus. 

"Kesannya ngedorong bansos untuk survei di bulan maret, disurvei orang enggak miskin, kita enggak pengen ya cuman enggak miskin pas disensus doang gitu habis itu miskin. kita pengen mereka lepas dari kemiskinan secara permanen dan itu hanya bisa dengan program-program yang empowerment gitu loh, jadi kita sebenarnya menyayangkan," pungkas Yusuf.