Jakarta, Gatra.com - Komisi V DPR RI prihatin dengan sebagian besar penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Hanya sedikit dana desa digunakan untuk program simpan pinjam dan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

"Saya dapat informasi dari salah satu kepala desa hanya 10% yang dipakai untuk simpan pinjam," ujar anggota Komisi V Soehartono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan pejabat eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/6).

Komisi V berharap dana desa dialokasikan lebih besar untuk simpan pinjam dan pengembangan usaha masyarakat. Dengan demikian, roda perekonomian desa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Politisi Partai Demokrat ini menyebut UMKM di desa sulit berkembang karena terjerat lintah darat. Itu pula yang menghambat pembangunan di desa. 

"Itu yang menyebabkan para pelaku UMKM di desa mati kutu. Hidup tidak, mati pun tidak," jelas dia.