Mataram, Gatra.com- Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), tengah memeriksa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB terkait penyimpangan realisasi penggunaan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB Ke-X pada 2018.

Tim Tipikor Polda NTB masih akan meneliti detail penggunaan anggaran, seputar pembayaran honor wasit, penyewaan venue, akomodasi, transportasi peserta dan panitia, serta katering makan untuk atlet dan panitia.

"Jadi intinya penggunaan anggarannya yang kita lihat, itu harus sesuai dengan isi Rencana Anggaran Biaya (RAB)," kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat di Mataram, Sabtu (22/6).

Pihak kepolisian menelusuri beberapa item dugaan penyimpangan. Salah satunya berkaitan dengan pembayaran honor wasit yang masuk dalam laporan pertanggung jawaban KONI NTB. Muncul dugaan permasalahan, pembayaran honor wasit dibebankan kepada setiap cabor.

Syarif menambahkan, polisi belum melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) guna melihat potensi kerugian negara. 

KONI NTB diberikan waktu 60 hari untuk memberikan laporan pertanggung jawaban.  

"Jadi bisa saja masalahnya itu soal administrasi saja, tapi kalau sampai batas waktunya tidak ada perbaikan atau perbaikannya tidak bisa dipertanggung jawabkan, kita yang masuk," ujarnya.

Ia menuturkan, Inspektorat LHP akan mengaudit kembali  hasil LHP. 

Seperti diketahui Pemprov NTB telah mendukung penyelenggaraan Porprov NTB Ke-X dengan menghibahkan dana ABPD-P 2018 kepada KONI NTB sebesar Rp10 miliar.

Dana hibah digunakan untuk sejumlah kegiatan cabang olahraga (cabor), mulai dari akomodasi, konsumsi, sampai pembayaran honor wasit.

Dukungan anggaran juga berasal dari pemerintah kabupaten/kota yang ikut serta dalam panyelenggaraan olahraga tersebut. Jumlah keseluruhannya mencapai Rp3,3 miliar.