Semarang, Gatra.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah mengusulkan Megawati Soekarnoputri  sebagai ketua umum partai pada  Kongres PDIP V di Bali.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Bambang Wuryanto mengatakan, aspirasi tersebut telah disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta 19 Juni 2019.

“Tidak hanya Jateng, DPD PDIP seluruh Indonesia  secara bulat mengusulkan kembali Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) sebagai ketua umum partai pada Kongres V di Bali, Agustus mendatang,” katanya di Semarang, Sabtu (22/6).

Menurut Bambang, alasan mengusulkan kembali Megawati memimpin partai didasari beberapa alasan, antara lain untuk menjaga kesolidan partai. Karena di bawah kepemimpinan putri proklamator Soekarno itu, partai berlambang banteng moncong putih itu sangat solid dan tidak terjadi perpecahan serta keributan.

“Sejak dipimpin Bu Mega partai kompak dan solid, dan tidak ada ribut-ribut,” ujarnya Bambang yang juga Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI.

Bila nantinya usulan tersebut sudah bulat, kata ia,  Kongres V PDP di Bali pada 8 Agustus mendatang diperkirakan hanya sebagai ajang pengesahan kembali Megawati menjadi ketua umum.

Dengan demikian, isu regenerasi yang sempat disebut akan terjadi dalam kepemimpinan PDIP pada Kongres V mendatang tidak akan terjadi. “Penentuan kepengurusan DPP PDIP nantinya akan ada ketua harian atau bagaimana, terserah  Bu Mega,” ujarnya.

Menurut Bambang, pelaksanaan Kongres V PDIP merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum Megawati. Pelaksanaan kongres dipercepat agar partai solid dalam mengawal pemerintahan Presiden Jokowi mendatang.

Bambang  optimistis  proses persidangan hasil pemilihan presiden (pilpres) 2019   di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dimenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Tanpa bermaksud mendahului keputusan MK, tren kemenangan Pak Jokowi, iya. Atas estimasi itu,  Kongres PDIP dipercepat,” katanya.

Jadi, saat presiden terpilih dilantik pada Oktober 2019 dan membentuk kabinet,  kata Bambang, keorganisasian partai sudah pararel dengan terbentuknya organisasi pemerintahan.