Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI dalam rangka memperingati HUT Jakarta yang ke-492. Dalam pidatonya, Tjahjo memberikan sejumlah komentar tentang Jakarta hari ini.

Yang disoroti adalah imbauan Tjahjo dalam menghadapi penyusunan APBD 2020. Dia mengingatkan semua pejabat legislatif maupun eksekutif daerah DKI Jakarta untuk berhati-hati terhadap area rawan korupsi.

"Hati-hati dengan perencanaan anggaran yang berkaitan dengan dana hibah dan dana bansos. Yang berkaitan dengan perizinan, retribusi dan pajak daerah. Yang berkaitan dengan jual beli jabatan. Ini harus jadi komitmen bersama, khususnya DKI Jakarta untuk membangun tata pemerintahan yang transparan," ujarnya.

Dia berharap kepada DKI untuk aktif dalam memberikan informasi, masukan serta kritikan yang dibutuhkan dalam menciptakan pemerintahan nasional yang efektif dan efisien. Menurutnya hal itu perlu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Berdaulat mandiri dan gotong rotong sesuai visi pembangunan.

"Saya kira kerja sama kontribusi pemikiran saran kritik pada pemerintah pusat juga harus selalu kita bangun untuk menjalin tata kelola pemerintahan," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan bahwa perubahan yang terjadi pada Jakarta, tidak terbatas dengan perubahan secara fisik kota, namun juga perubahan cara pandang baru terhadap Ibukota tersebut.

"Tingginya komitmen kita bersama dalam membangun Provinsi DKI yang kita cintai ini. Tema ultah hari ini adalah Wajah Baru Jakarta, ini harus dimaknai sebagai perubahan menuju arah lebih baik," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Sabtu (22/6).

Dia juga menggambarkan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan bagi percepatan pembangunan di DKI Jakarta. Hal tersebut dapat terlihat melalui pencapaian indikator makro pembangunan Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2018.

"Antara lain angka kemiskinan turun dari 3,78% tahun 2015 menjadi 3,3% pada tahun 2018. Indeks pembangunan naik hingga mencapai 80,47%. Pertumbuhan ekonomi tumbuh diatas 6%. Ini menandakan berkat terjaganya momentum perekonomian Ibukota," imbuhnya.

Selain itu, dia juga menegaskan kembali posisi DPRD sesuai pasal 23 tahun 2014. Menurutnya penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai mitra sejajar dengan kepala daerah, memegang peranan penting dalam perumusan kebijakan.

Lalu, lanjutnya lagi, DPRD harus pandai menyerap aspirasi masyarakat, kesulitan masyarakat, dan permasalahan sehari hari dalam masyarakat. Hal ini dijabarkan dalam kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Berkenaan dengan hal tersebut, mekanisme kontrol perlu ditegakkan sehingga masyarakat dapat merasakan dampak kebijakan bersama pemerintah pusat dan daerah serta DPRD Provinsi," tuturnya

Secara lebih lanjut, Tjahjo memberikan apresiasi kepada seluruh aparat Polri, TNI, serta Satpol PP. Menurutnya instansi yang disebutnya ini telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

"Semoga apresiasi ini akan terus menunjukkan komitmen kita untuk menjaga stabilitas daerah dan mempercepat proses pembangunan berjalan baik, khususnya di DKI Jakarta," pungkasnya.