Nouakchott, Gatra.com - Masyarakat Mauritania rayakan pesta demokrasi untuk pertama kalinya setelah masa transisi menuju kekuasaan demokratis sejak negara Afrika Barat itu merdeka pada 1960. Presiden Mohamed Ould Abdel Aziz yang berhasil merebut kekuasaan melalui sebuah kudeta pada 2008, kini telah setuju untuk mundur dan mematuhi batas dua periode masa jabatan.

Seperti dilaporkan BBC, lebih dari satu juta orang mendapatkan hak pilihnya dalam pemilihan pertama ini, Sabtu (22/6). Pemilihan ini diikuti oleh enam kandidat yang bersaing untuk menjadi presiden Mauritania selanjutnya. Menteri Pertahanan Mauritania, Mohamed Ahmed Ould Ghazouani menjadi kandidat kuat sekaligus sekutu terdekat presiden saat ini.

Selain Menteri Pertahanan, kandidat lain seperti mantan Perdana Menteri Sidi Mohamer Oulr Boubacar, dan seorang aktivis yang terkenal sekaligus juru kampanye anti-perbudakan, Biram Dah Abeid juga ikut andil dalam pemilihan ini. Kandidat oposisi juga mengambil bagian dalam langkah yang dipandang sebagai suatu langkah maju yang positif. Sebelumnya mereka memboikot beberapa pemilihan.

Baca Juga: Tiga Anggota KPPS Tersangka Pemilu Diserahkan Gakkumdu Polres Ambon

Komisi Pemilihan Umum Mauritania telah menjanjikan pemilihan yang bebas dan adil. Meski demikian ada klaim dari pihak oposisi bahwa Komisi Pemilu bias dalam mendukung partai pemerintah.

Dewan Pers Mauritania mengatakan pada Jumat (21/6) waktu setempat, bahwa mereka tidak menerima adanya keluhan mengenai peliputan saat kampanye berlangsung. Masalah paling kritis dalam kampanye yang diserukan semua kandidat adalah janji akan peningkatan standar hidup masyarakat.

Perbudakan juga masih menjadi salah satu masalah di negara ini. Di atas kertas, Mauritania menjadi negara terakhir di dunia yang secara resmi menghapuskan perbudakan pada 1981. Tapi faktanya, perbudakan terus berlanjut hingga hari ini. Alhasil, hukum pidana yang memungkinkan pemilik budak dituntut disahkan pada 2007. Namun belum sepenuhnya ditegakkan dan efektif.

Baca Juga: Ribuan Perempuan Korut Jadi Korban Perbudakan Seks di Cina

Setelah Mauritania mencapai kemerdekaan dari Perancis pada 1960, presiden pertama negara itu memegang kekuasaan selama 18 tahun sebelum akhirnya digulingkan dengan cara kudeta militer. Banyak kudeta yang terjadi dalam negara ini diantaranya pada 1984, 2005, dan 2008.

Jika pemilihan Sabtu ini berakhir tanpa pemenang yang jelas, pemilihan putaran kedua akan diadakan pada 6 Juli mendatang.