Bandung, Gatra.com - Riuhnya Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi menuai banyak kecaman.

Sistem yang mengutamakan calon murid yang memiliki radius terdekat tersebut, menyulitkan warga yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah negeri.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan saat ini pendaftar sudah melebihi kuota yang ada. Maka, ada beberapa calon siswa yang tidak masuk ke sekolah yang diprioritaskan. 

"Bisa ke prioritas pendaftaran, bisa ke prioritas kedua dan prioritas ketiga atau swasta," jelas Uu saat meninjau SMA 1 Cimahi, Jumat (21/6). 

Meski demikian, Uu mengkritisi mahalnya biaya pendaftaran PPDB di SMA swasta. Angkanya mencaapi Rp17 juta hibgga Rp50 juta. Jumlah tersebut dianggap memberatkan calon siswa yang kurang mampu.

"Padahal siswa SMA sudah dibantu oleh pemerintah, baik yang swasta atau negeri," katanya. 

Ia berharap biaya pendaftaran PPDB SMA swasta tidak terlalu tinggi. Pada perhitungan 2019 sendiri, pemerintah daerah membantu biaya siswa Rp5 juta per tahunnya. 

Uu mengatakan tidak menutup kemungkinan akan mengevaluasi dana tersebut, digunakan untuk apa saja oleh pihak sekolah. 

"Kalau tidak realistis, ya mungkin kita akan mengevaluasi SK yang diberikan kepada mereka. Karena kami khawatir, mereka (SMA swasta) mengelola dalam dunia pendidikan ada unsur bisnis yang berlebihan," ungkapnya. 

Mana saja sekolah swasta yang memasang biaya pendaftaran terlalu tinggi, Uu enggan menyebutkannya. 

"Saya tidak bisa menyampaikannya itu di mana dan siapa. Tapi kami menemukan, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Data SMA ada di kami. Teguran belum, kami baru menerima informasi kemarin," jelasnya.

Reporter: Dian Rahmani

Editor: Putri Kartika Utami