Jakarta, Gatra.com - Otonomi Regional Bangsamoro Filipina menjajaki kerjasama pendidikan dengan Muhammadiyah. Delegasi dari Kementerian Pendidikan Bangsamoro bertemu dengan Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng pada Jumat (21/6).

Acting Deputy of Madaris Ministry Education of Bangsamoro, Ismael Abdullah mengatakan Bangsamoro yang baru saja mendapatkan otonomi khusus perlu mempelajari model pendidikan Islam dari Muhammadiyah.

"Selama ini sebelum mendapatkan otonomi,byang didapat oleh anak-anak Bangsamoro adalah pendidikan sekuler. Sehingga kami perlu belajar kepada Muhammadiyah sebelum menerapkan pendidikan Islam," kata Ismael di hadapan awak media.

Dalam pertemuan yang dipandu oleh Sekretaris LHKI PP Muhammadiyah, Wahid Ridwan, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah mempresentasikan tentang bagaimana Muhammadiyah mengelola jutaan sekolah dan madrasah serta ribuan kampus di seluruh Indonesia juga mancanegara.

Wahid juga menceritakan bahwa Muhammadiyah telah memiliki sekolah di Singapura, Melbourne, Thailand juga memiliki kampus di Kuala Lumpur, Malaysia. Ke depan, Ridwan berharap Muhammadiyah bisa juga membuka sekolah di regional otonom Bangsamoro di ibu kota Cotabato.

Harapan Wahid disambut antusiasme dari delegasi Bangsamoro. Salah satu delegasi dari Bangsamoro, Munir menyebut kerja sama yang perlu segera dijajaki ialah pengajaran Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu bagi anak-anak Bangsamoro.

"Mindanao University di Marawi mengajarkan Bahasa Indonesia, ada 2 profesor mengajar Bahasa Indonesia di sana. Sebagai bangsa serumpun, kami juga Melayu. Bahkan pahlawan nasional Filipina Joserizal juga Melayu. Kita perlu segera jajaki kerja sama pengajaran Bahasa Indonesia," kata Munir.

Sebagaimana diketahui, Entitas Bangsamoro baru saja mendapatkan otoritas khusus untuk melaksanakan pemerintahan berbasis Islam setelah Presiden Filipina Rodrigo Duterte menandatangani Undang-undang yang disebut Bangsamoro Organic Law pada Juli 2018.