Jakarta, Gatra.com - Sekjen Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (Seknas KPA) Dewi Kartika berharap reforma agraria DKI Jakarta era Gubernur Anies Baswedan tidak sebatas menyelesaikan janji politik ke kalangan tertentu.

"Jangan sampai hanya kontrak politik Anies Baswedan dengan kalangan tertentu, harus utuh. Jangan sampai hanya kontrak atau mementum politik, tapi harus secara komprehensif Rancangan Agraria Daerah (RAD) Jakarta seperti apa," kata Dewi kepada wartawan menanggapi Gugus Tugas Reforma Agraria yang baru saja dibentuk oleh Pemrov DKI, Kamis (20/6).

Terkait Hunian DP 0 Rupiah yang sedang dalam proses pembangunan, Dewi mengatakan hal itu harus direalisasikan dan menjadi percontohan namun tanpa mengabaikan urusan agraria yang lain utuh.

Dewi melihat krisis agraria utama di Jakarta ialah agresifnya pengembangan kawasan kota berbasis bisnis properti, sementara di sisi lain masyarakat miskin kota terus terpinggirkan.

"Termasuk bisnis properti banyak kuasai tanah di Jakarta, Mall saja di Jakarta sudah ada 80. Jangan sampai tukar guling lahan Jakarta lebih masif untuk pengembangan properti kawasan kota terintegrasi, kota mandiri, mall. Sementara konsep kampung kota untuk masyarakat miskin kelas menengah kebawah terpinggirkan, dan hanya dapat sisa ruang kota," papar Dewi.

Dewi menyebut, saat ini cadangan tanah atau land banking dari para pengembang properti sudah terlalu luas. 

"Pengembang properti di sekitar Jabodetabek seperti Sinar Mas Land saja sudah punya cadangan tanah yang belum terpakai sebesar 10.000 Ha," ungkap Dewi.

Saat ini, Dewi mengatakan Seknas KPA sedang memantau dan menunggu langkah dari Gugus Tugas Reforma Agraria Pemrov DKI. 

"Itu mau diapakan atau hanya soal momentum politik saja," kata Dewi.