Jakarta, Gatra.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menurunkan 33 ribu personel gabungan TNI-Polri untuk pengawalan sidang Perselisihan Hasil Pemilhan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi keamanan hingga hasil putusan MK diketok pada 28 Juni mendatang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan saat ini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di seputaran gedung MK masih terkendali dengan adanya penjagaan oleh 13 ribu personel.

"Apabila terjadi gangguan kamtibmas eskalasinya meningkat, maka pasukan 20 ribu TNI-Polri siap membuat penebalan terhadap 13 ribu pasukan yang sudah aktif ada di MK," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/6).

Sampai saat ini Dedi mengatakan situasi keamanan di Jakarta masih terbilang kondusif. Kepolisian menurutnya masih memantau potensi aksi massa seperti yang pernah terjadi pasca pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei lalu. "Sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan informasi, nanti saya akan coba tanyakan," sebut Dedi.

Dedi menegaskan area sekitar wilayah MK harus steril tidak boleh ada aksi demontrasi di seputaran wilayah karena dapat menganggu jalannya sidang sengketa pemilu.

"Karena waktu MK sangat terbatas, dan cukup singkat membuat suatu keputusan sesuai regulasi peraturan perundang-undangan itu 14 hari, MK harus memutuskan. Kita harus menjamin, Polri bersama TNI agar proses pelaksanaan sidang di MK tepat waktu dan berjalan secara aman, tertib dan lancar," ujarnya.

Seperti diketahui, Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung MK pada Kamis ini (20/6) terus berlanjut dan mengagendakan pemeriksaan saksi dan ahli. Sidang akan digelar hingga pengumuman hasil pada 28 Juni mendatang .