Home Politik Usulan Jabatan Baru di PDIP, Sekjen: untuk Topang Pemerintah

Usulan Jabatan Baru di PDIP, Sekjen: untuk Topang Pemerintah

Jakarta, Gatra.com - Ada usulan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menambah sejumlah pengurus di tubuh partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Penambahan pengurus itu yakni wakil ketua umum (waketum) dan juga ketua harian ini sangat singkat, mengingat agenda Kongres kurang lebih menyisakan 2 bulan lagi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan jabatan baru tersebut disusun secara singkat. Artinya, jika ada jabatan baru, maka Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) harus diubah, sehingga nantinya bisa menopang pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini waktunya kan sangat singkat, karena kami ingin mendahului agenda pemerintahan negara dengan melakukan konsolidasi,” ujar Hasto kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (19/6).

“Ketika DPR dilantik, MPR kemudian terbentuk, presiden dan wakil presiden terpilih dilantik, membentuk kabinet, struktur sudah siap untuk bertindak sebagai penopang utama dari pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu sebagai hal-hal yang sifatnya strategis,” kata Hasto, menambahkan.

Ia juga menyebutkan dalam pembahasan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV ini belum membahas tentang kelanjutan struktur baru tersebut. Hasto menegaskan hal tersebut akan dibahas pada Kongres bulan Agustus nanti.

“Jadi kami masih melakukan pembahasan kira-kira agenda internal, kami tidak berbicara terkait dengan struktur karena itu nanti akan dibahas dalam Kongres Partai,” ucap Hasto.

Ketika ditanya sudah mengantongi nama yang akan dijadikan waketum atau ketua harian, Hasto hanya mengatakan belum membahas struktur tersebut. Menurutnya, partai masih berfokus pada konsolidasi dengan DPR RI agar bisa melangkah bersama dengan pemerintah.

“Karena juga kami akan ikut bertanggung jawab terhadap visi misi Pak Jokowi untuk dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, itu memerlukan dukungan dari DPR RI maka kami terus melakukan langkah konsolidasi,” kata Hasto.

581