Banyumas,Gatra.com - Pengamat dan praktisi pendidikan Forum Interaksi Guru Banyumas (Figurmas) menilai positif proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang  diselenggarakan secara serentak tahun ini. Meskipun sistem zonasi ini masih dikeluhkan kalangan masyarakat.

Pegiat Figurmas, FA Agus Wahyudi, mengatakan bahwa keluhan masyarakat tersebut terjadi lantaran masyarakat belum terbiasa dengan sistem zonasi yang baru diterapkan. Terutama bagi calon siswa SMA Negeri.

"Untuk SMA Negeri model zonasi dan tanpa nilai ini baru pertama diterapkan. Namanya, barang baru tentu masyarakat agak bingung. Padahal, sebetulnya tidak banyak perbedaan dengan penerimaan peserta didik tahun-tahun sebelumnya," kata dia, kepada Gatra.com, Rabu (19/6).

Menurut dia, perbedaan mendasar sistem ini adalah seleksi yang berdasarkan jarak dan zona. Selain itu proses pendaftaran sebanyak dua kali, untuk SMA negeri pengajuan aktivasi token diadakan pada 24-28 Juni, adapun pendaftaran diselenggarakan pada 1-5 Juli. Pendaftaran ini bisa dilakukan secara mandiri atau langsung ke sekolah yang dituju.

Dia mengatakan, untuk kuota siswa yang berada di zonasi sekolah masing-masing sebesar 70 persen. Sisanya 20 persen diambil dari jalur prestasi sesuai zonasi, 5 persen lagi diambil dari jalur prestasi di luar zona sekolah dan 5 persen lagi kuota untuk zona yang berdasarkan perpindahan orang tua.

"Orang tua itu tidak perlu berdesakan berebut untuk mendaftar. Karena sudah hampir pasti diterima. Kalau ada keluhan percuma belajar karena menggunakan zonasi itu tidak tepat. Seharusnya tujuan belajar itu tidak hanya mengejar untuk masuk sekolah favorit, tapi juga mendapat pengetahuan," katanya.

Menurut Agus, kelemahan sistem pemerataan ini yaitu seolah-olah prestasi anak itu tidak diakomodasi. Padahal sekarang sudah ada kuota untuk jalur prestasi sebesar 25 persen. Di sisi lain, sistem ini menuntut guru untuk mengubah paradigma pengelolaan pembelajaran. Sebab, tingkat kecerdasan siswa yang diterima lebih heterogen.

"Keberhasilan sistem ini baru bisa dilihat 3 tahun mendatang. Harapan kepada pemerintah ya harus ada penyamaan dan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana termasuk guru. Kalau tidak terpenuhi, saya pesimis sistem ini akan berhasil."

Terpisah, Ketua Panitia UNBK SMA/MA/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jateng, Yuniarso K Adi, menyebutkan, di Kota Purwokerto terdapat lima SMA negeri yang berada pada satu kecamatan. Maka,  sekolah tersebut masuk dalam sistem zonasi bersama. "Seluruh pendaftar PPDB bisa memilih kelima sekolah itu. Urutannya terserah masing-masing," kata dia.

Kondisi ini, kata dia, hampir sama dengan Kabupaten Cilacap. Di wilayah kota terdapat tiga SMA negeri yang masuk dalam zonasi bersama.