Yogyakarta, Gatra.com – Anggota Panitia Seleksi KPK Al Araf menyatakan pansel akan menerapkan sistem jemput bola kepada sejumlah aktivis anti-korupsi untuk ikut seleksi komisioner KPK. Beberapa nama sudah dikantongi Pansel KPK, termasuk dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Selain menerima pendaftaran dari siapapun dengan latar belakang apapun, kami akan jemput bola nama-nama yang sudah kami kantongi untuk ikut seleksi,” ujarnya usai mengikuti diskusi di Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Rabu (19/6).

Menurut dia, Pansel KPK akan menghubungi para pegiat anti-korupsi di beberapa kota. Beberapa figur anti-korupsi dari DIY juga akan diajak untuk ikut seleksi. Namun Al Araf enggan mengatakan siapa dan berapa jumlah para aktivis anti-korupsi dari DIY tersebut.

Baca Juga: Seleksi Pimpinan KPK, Pansel Usulkan Uji Publik

“Saya kira semua orang tahu siapa-siapa dari DIY yang akan kami hubungi. Tunggu saja nanti. Tapi saya pastikan proses seleksi nantinya bebas nepotisme,” katanya.

Gatra.com pun bertanya tentang rencana Kapolri memerintahkan personel terbaiknya untuk ikut seleksi pimpinan KPK. Al Araf pun mempersilakan hal itu. Sebab, sesuai undang-undang siapapun, dengan latar belakang apapun, dipersilakan mendaftar sepanjang memenuhi syarat dan lolos tahapan seleksi.

“KPK akan melihat rekam jejak para calon dari berbagai laporan di media massa dan kompetensi dari uji kompentensi. Ini kami lakukan untuk mencegah adanya konflik kepentingan,” lanjutnya.

Baca Juga: Prabowo Bela Caleg Eks Koruptor, Ini Kata Timses yang Mantan Pimpinan KPK

Al Araf sangat berharap para pendaftar komisioner KPK adalah individu yang peduli dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Hal ini penting karena harapan masyarakat terhadap lembaga antisuap ini sangat tinggi.

Selain itu, pimpinan KPK mendatang harus mampu membangun sistem pencegahan dan penindakan korupsi dengan konsep baru. “Saya berharap pimpinan KPK terpilih mendorong penggunaan e-budgeting, e-planning, maupun e-monitoring ke seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah karena efektif mencegah korupsi,” ujarnya.