Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo berujar anggaran Pemilu 2019 cukup besar, namun penyelenggaraannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Sejak awal, kita sudah menyampaikan kepada Komisioner KPU dan Bawaslu. Banyak celah yang kemungkinan itu bisa jadi penghambat," ujar Firman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Nusantara II DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (19/6).

Selain itu, ia menyampaikan ketidaksetujuannya akan isu banyaknya korban petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal karena racun dan sebagainya.

"Tidak sesederhana itu klaim korban meninggal karena racun dan sebagainya," katanya.

Ia menilai, penyebabnya karena kelalaian KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurutnya, sosialisasi pemilu oleh KPU sangat minim.

"Ada masyarakat yang berusia 65 tahun bersedia menjadi anggota KPPS. Hanya karena keterpanggilan. Kalau dibandingkan dengan penghasilannya, tidak seberapa. Dia tidak pernah mendapatkan penjelasan tugas dari tim penyelenggara pemilu. Baik dimulai dari keamanan sampai pelaksanaan di lapangan seperti apa," jelasnya.

Firman menambahkan, sebelum membuat keputusan, seharusnya KPU melakukan pemantauan agar memahami kondisi di lapangan. Selain itu, ke depannya harus dilakukan pemeriksaan kesehatan secara bertahap serta penentuan batas usia petugas KPPS.

"Penyebab kematian itu bermacam. Di beberapa tempat, untuk mencari tempat penyelenggaraan pemilu saja, itu susahnya luar biasa. Harus bongkar gudang, dorong mesin dan sebagainya. Akhirnya mereka meninggal kelelahan," jelas Firman.