Bandung, Gatra.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai sistem zonasi yang diberlakukan pada di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 seharusnya dipahami dari sisi aspek pemerataan kesempatan berpendidikan. Dengan begitu, akan terjadi pemerataan distribusi akademis di seluruh wilayah.

Hal tersebut ia ungkapkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai sistem anyar tersebut.

“Tidak terjadi seperti yang terjadi selama ini, di mana orang yang memiiki kemampuan akademis dicetak oleh sekolah tertentu, yang memililki akses dan kemampuan finansial para peserta didik,” ujar Dedi, di Kota Bandung, Selasa (18/6).

Dedi menilai saat ini masih ada stigma sekolah favorit sehingga membuat para orang tua dan calon siswa berebut bangku di sekolah tersebut. Padahal, sistem zonasi diterapkan agar memberi ruang pendidikan murah bagi siswa yang berada di lokasi terdekat dengan sekolah.

Berkaca situasi saat ini, ia menyarankan aspek regulasi harus dibenahi. Terutama, agar tidak terjadi penumpukan saat pendaftaran. Urusan pendidikan ini akan menjadi fokusnya jika dilantik menjadi anggota DPR RI mendatang.

“Kualitas pendidikan harus dirubah. Indonesia memahami pendidikan hanya urusan akademik murni, bukan kemampuan seseorang mengembangkan minat dan bakat,” tuturnya.

Ia mencontohkan, banyak negara yang pendidikannya sudah sangat maju telah menempatkan minat dan bakat siswa sebagai prioritas pendidikan. Dedi menilai pemahaman akademik murni yang terjadi sekarang, hanya menyuburkan lembaga les dan bimbingan belajar.

"Diperlukan kualitas guru juga yang bisa membaca bakat dan minat siswa," katanya.