Jakarta, Gatra.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly santai menyikapi kritikan pedas atas 'pelesiran' terpidana korupsi proyek e-KTP Setya Novanto di luar penjara. 

Yasonna berdalih penanganan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan persoalan berat. Mayoritas lapas di bawah Kementerian Hukum dan HAM sudah melebihi kapasitas dan rawan dibobol narapidana. 

"Seperti di Rutan Lhokuson, kapasitasnya hanya untuk 70 orang, sekarang dimuat 400 lebih. Sedikit saja yang memicu kalau itu tembok pagar besinya bisa jebol," ungkap Yasonna di Graha Pengayom Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (18/6).

Politisi PDIP ini mengakui lembaga yang dipimpinnya kerap mendapat kritikan pedas masyarakat. Meski demikian, Yasonna tetap bangga karena selama empat tahun berturut-turut Kemenkumham mendapa predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Kemenkumham juga telah mengirimkan 570 pegawai dari seluruh Indonesia untuk mengikuti workshop dan ujian sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP) level A dan B," pungkas dia.