Jakarta, Gatra.com - Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (17/6) mengusulkan agar kelembagaan dar BNPB bisa dikuatkan dan ditingkatkan hingga bisa menjadi Kementerian teknis tersendiri.

Usulan tersebut muncul akibat semakin meningkatnya potensi bencana serta jumlah korban yang jatuh dalam beberapa tahun terakhir. "Selama tahun 2018 terjadi 1993 bencana, dan korban jiwa akibat bencana di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia dengan 4814 korban jiwa," ujar Kepala BNPB Letjen Doni Monardo.

Doni menambahkan, posisi geografis Indonesia yang berada dalam wilayah rentan bencana mengharuskan penanggulangan bencana tidak hanya di aspek tanggap darurat setelah terjadi bencana.

"Tidak saja tergantung pada program tanggap darurat, bagaimana terlibat lebih jauh dalam prabencana, Indonesia setelah dipetakan berada pada posisi paling riskan di dunia, banyak patahan lempeng melalui Indonesia," tambah Doni.

Sementata Anggota Komisi VIII Desy Ratnasari menyebut terjadi banyak kendala dalam koordinasi dan tumpang tindih dalam penanganan kebencanaan yang membuat peran BNPB tidak maksimal.

"Lebih baik jadikan kementerian bencana, kenapa tidak dikuatkan sebagai lembaga yang ultimate, jangan nanggung," tegas Desy Ratnasari.

Senada dengan Desy Ratnasari, Anggota Komisi VIII yang lain Deding Ishak menyebut tiap tahun selalu menemukan kesulitan yang sama terkait keterbatasan peran dan keterbatasan anggaran BNPB. "Agak sulit kalau begini, dari raker ke raker akan seperti ini saja, ini susah juga. Paling tidak harus ada Instruksi presiden yang ingin menyambut perubahan UU. Harus ada terobosan yuridis terkait tahapan penanggulangan bencana," kata Deding.

Deding berharap menjelang pembentukan kabinet yang akan datang, paling tidak harus ada terobosan yuridis setingkat Perpres agar penanganan jauh lebih baik dan fungsi dari BNPB cukup kuat.

Berdasarkan berbagai pandangan dari anggota Komisi VIII, dalam simpulan rapat di poin pertama tercantum bahwa Komisi VIII akan melakukan kajian dalam upaya penguatan kelembagaan BNPB untuk menjadi Kementerian.