Jakarta, Gatra.com - Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Andri Wahyono mengatakan, pengusaha atau pebisnis masih ada yang merasa takut menangani masalah lingkungan, terutama wilayah maritim.

Hal itu dikatakan Andri Wahyono saat membuka lokakarya regional terkait pembangunan kapasitas nasional dan lokal untuk mengukur Sains, Teknologi dan Inovasi (SETI) dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Oleh karena itu, Andri mengatakan, pentingnya peran pemerintah daerah dalam membuat regulasi dan target demi menjaga lingkungan daerah.

"Kepentingan bisnis biasanya agak phoby untuk serius menangani masalah lingkungan. Oleh karena itu dengan pertemuan seperti ini pemerintah daerah harus kuat memberlakukan (aturannya)," terang Andri saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Andri menambahkan, pemerintah daerah tidak berjalan sendirian saat memperbaiki daerahnya dalam masalah lingkungan terlebih pemenuhan poin kerja SETI. "Dari UNESCO nanti juga akan membantu, karena sudah mempraktikkan bagaimana menerapkan SETI ke daerah," jelas Andri.

Lebih lanjut, Andri memparkan penerapan program tersebut dimulai dari acara lokakarya yang berlangsung pada 17-19 Juni 2019 di Jakarta.

Dengan adanya lokakarya, ia berharap pemerintah daerah dan nasional, terlebih Bappenas, bisa berdiskusi dan mencari metodologi bagaimana mengukur tingkat progresivitas dan implementasi SDG dengan parameter SETI. Lokakarya dihadiri 50 peserta itu terdiri dari 6 negara anggota segitiga karang dunia atau Coral Triangle Initiative (CTI), yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Kepulauan Solomon dan Filipina.

Program ini nantinya, pemerintah daerah akan diberikan penilaian dan evaluasi yang melihat pada kontribusi, sasaran, target, dan indikator dalam penerapan SDGs. Melalui lokakarya ini, peserta diharapkan 'khatam' dengan ranah SETI dan penggunaan Scorecard.

"Harapannya, penilaian itu tak hanya dari pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Scientis dari pusat biasanya perjalanan dinas. Kalau pemerintah daerah yang menerapkan, itu ditunggu sehari. Mereka bisa memonitor progres dari data," jelas Andri.

Sebagai informasi, SDGs merupakan program yang sudah digulirkan Badan Dunia sejak 2015 silam. Program ini merupakan lanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu. SDGs sendiri memiliki 17 tujuan dan 169 target yang harus dituntaskan hingga 2030 mendatang.