_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Tanjung Jabung Barat, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Barat kembali menggelar sidang paripurna penyampaian nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018. Pada paripurna yang digelar Senin (17/6) tersebut, beragendakan penyampaian pemandangan umum fraksi.
Dalam sidang tersebut, beberapa fraksi memberikan pujian atas diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Tapi sejumlah fraksi juga memberikan kritikan dan masukan atas program kerja pemerintah daerah.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra yang disampaikan Alamsyah, menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dan menyetujui untuk dibawa ke tahap pembahasan selanjutnya. Selain itu Alamsyah juga mengapresiasi atas capaian Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan terkait APBD 2018, fraksi Gerindra menilai masih ada ketergantungan pemerintah daerah pada dana dari pemerintah pusat dan provinsi.
"Fraksi Gerindra berharap, Pemkab Tanjung Jabung Barat dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali lagi potensi yang menjadi sumber PAD," katanya.
Sebab menurut fraksi Gerindra, masih banyak sumber-sumber PAD yang bisa digali lagi untuk menambah pemasukan daerah. Untuk itu pemerintah diminta lebih jeli mengembangkan potensi daerah untuk mendapatkan PAD.
Lalu faksi PDIP melalui Hamdani dalam pemandangan umumnya juga menyampaikan setuju dan sepakat atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018. Tetapi PDIP meminta, agar pemerintah daerah kedepannya dalam membuat program kerja, harus mementingkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
"Seperti bidang kesehatan dan pendidikan harus didahulukan dibandingkan kebutuhan birokrasi," ujarnya.
Dikatakan Hamdani, karena pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat, maka kebutuhan dasar masyarakat haruslah diutamakan. Sedangkan kebutuhan birokrasi baru diprogramkan setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Sementara Fraksi Golongan Karya (Golkar), dalam penyampaiannya yang disampaikan Dedi Hadi menyatakan, sepakat dan setuju atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 ini untuk dibawa ketahap pembahasan selanjutnya. Namun Golkar memberikan masukan, dalam proses penentuan target PAD, hendaknya pemerintah menyesuaikan dengan potensi daerah.
Sedangkan untuk pembangunan, Golkar berharap pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi fokus penerintah daerah. Hal ini dilakukan, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Tanjung Jabung Barat.
"Kalau aksesnya lancar, maka akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Terutama yang berada di daerah terpencil," ujar Dedi Hadi.
Sementara fraksi PAN, fraksi PKB dan fraksi Restorasi Keadilan Pembangunan juga kompak menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Fraksi-fraksi ini hanya memberikan sedikit masukan kepada pemerintah terkait program kerja.
Untuk fraksi Demokrat Hanura pada paripurna kali ini tidak menyampaika pandangan fraksinya. Fraksi Demokrat Hanura hanya menyatakan setuju atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dibawa ketahap pembahasan selanjutnya. Fraksi Demokrat Hanura juga menegaskan, akan menyampaikan kritik dan saran pada tahap-tahap pembahasan selanjutnya.
