Home Politik Partai Demokrat Sulsel Tolak KLB

Partai Demokrat Sulsel Tolak KLB

Makassar, Gatra.com – Partai Demokrat Sulsel solid di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena itu, tak ada alasan dan ruang untuk menerima apalagi menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

"Kita menolak pelaksanaan KLB. Saya sudah komunikasi semua DPC dan semua menolak,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel, Haji Ni’matullah di Sekretariat Partai Demokrat Sulsel, di Makassar, Sabtu (15/6).

Sebagai bukti penolakan, sambung Wakil Ketua DPRD Sulsel ini, penolakan KLB akan dituangkan dalam pernyataan sikap bersama. Pernyataan tersebut akan ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC dan DPD Sulsel.

“Tidak ada alasan mendesak untuk melaksanakan KLB," tegas Ulla—sapaan Ni’matullah.

Sebelumnya, isu KLB ini digulirkan sejumlah senior Partai Demokrat yang bergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) beberapa waktu lalu. Salah satu dasar yang membuat GMPPD menggulirkan isu KLB, adalah perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu baru-baru ini.

Menurut Ni'matullah, alasan perolehan suara itu saja belum cukup untuk melaksanakan KLB. Apalagi, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, KLB hanya bisa dilaksanakan apabila mendapat usulkan dari 2/3 pengurus DPD Partai Demokrat di Indonesia.

"Tahun 2012, KLB bisa kita lakukan. Karena ketua umum saat itu Anas Urbaningrum ditahan. Jadi kosong. Makanya kita bisa KLB," sambung legislator Sulsel dua periode ini.

Di sisi lain, ia melihat isu itu digulirkan pada momen yang tidak tepat. Mengingat, istri dari Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Ani Yudhoyono baru saja berpulang. Sehingga, Demokrat saat ini menurutnya masih dalam kondisi berduka.

Lagi pula, lanjutnya, KLB diusulkan untuk mengalihkan kepemimpinan ke AHY yang notabene putra SBY. 

“Ini sama saja dengan mempetakonflik antara anak dengan bapak,” sebutnya.

Menyinggung soal Pilkada 2020 di 12 Kabupaten/Kota di Sulsel, Ulla mengatakan, Partai Demokrat tentu tidak butuh persiapan khusus. Sebab, sudah ada mekanisme jelas dalam menghadapi setiap momentum politik seperti Pilkada.

“Tunggu saja, toh ini juga masih jauh,” ungkapnya. 

626