Jakarta, Gatra.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri ingin memperkuat pelatihan vokasi di daerah melalui berbagai langkah pada tahun ini.

"Untuk menggenjot agar pelatihan vokasi ini bener-bener masif itu yang pertama kita kan memang harus perkuat koordinasi dengan Kementerian Ristekdikti, Kementerian Pendidikan, lalu juga dengan Perindustrian dan beberapa kementerian teknis yang lain," ujar Hanif saat ditemui wartawan selepas rapat kerja tertutup dengan Komisi IX di gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (13/6).

Lalu langkah kedua, ia akan melibatkan dunia usaha secara masif agar tercapai insentif untuk dunia usaha. Hanif menyebutnya super tax deduction, memberikan kompensasi perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada dunia usaha.

"Untuk membantu agar dunia usaha ini mau untuk investasi SDM. Dikompensasi dengan keringanan pajak. Kan pasti dunia usaha akan senang," kata Hanif.

Kemudian langkah ketiga yang sedang dicanangkan ke depan adalah tandem atau bekerjasama dengan dunia industri. Hal ini karena pelatihan vokasi memerlukan struktur dan kurikulum yang harus disesuaikan dengan kebutuhan.

"Yang ketiga tandem dengan dunia industri. Ini tentu akan masuk ke strukturnya, kurikulumnya, dan segala macamnya. Sehingga pelatihan vokasi bisa memenuhi atau lebih sesuai dengan kebutuhan industri," jelasnya

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga ingin mendorong daerah agar lebih serius dalam memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi.

"Yang keempat, kita ingin agar daerah itu mulai memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan vokasi. Salah satunya dengan memberikan alokasi anggaran dari daerah kepada pelatihan vokasi," kata mantan anggota DPR RI Komisi X ini.

Selain itu, Hanif juga akan mendorong agar daerah mau memperhatikan saran dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap daerah. Sehingga nantinya bisa terus dipergunakan untuk kepentingan pelatihan vokasi daerah.

"Di daerah itu banyak ada sekitar 287 BLK yang dimiliki oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Keadaannya kan ada yang baik, ada yang kurang baik, ada juga yang buruk. Nah ini perlu direvitalisasi semua ya. Nantinya bisa dipakai sebagai instrumen untuk menggenjot pelatihan vokasi itu sendiri," imbuh Hanif.