Jakarta, Gatra.com - Perang Dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok menimbulkan kekhawatiran karena dianggap dapat mengubah tatanan perdagangan dunia. Meskipun begitu, di tengah ketegangan ini, Indonesia dianggap bisa mengambil peluang ekonomi dengan AS.

Hal itu diucapkan oleh Duta Besar Indonesia untuk AS, Mahendra Siregar ketika memberikan pemaparan peluang ekonomi Indonesia di tengah panasnya hubungan perdagangan AS-Tiongkok kepada anggota Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (13/6).

"Dalam konteks GSP (generalized system of preferences), dengan dikecualikannya banyak negara termasuk India, Turki dan beberapa negara lain maka Indonesia memiliki kesempatan untuk menaikkan nilai dagang dengan adanya kekosongan posisi negara-negara tersebut," ujarnya.

Mahendra menyebutkan saat ini Indonesia sendiri sedang dalam proses review GSP dari April 2018. Mahendra merasa penting sekali untuk menyelesaikan masalah GSP ini karena menyangkut setidaknya nilai ekspor bernilai US$2,2 miliar per tahun yang mencakup 718 produk ekspor. Dengan semakin "lowongnya" koridor GSP karena ada banyak negara yang dikecualikan, Indonesia bisa meningkatkan nilai ekspornya dengan signifikan.

"Namun perlu diingat bahwa yang perlu dimobilisasi bukan hanya pihak eksportir kita saja, tetapi kita juga harus memperhatikan eksportir dari AS. Kalau tidak, kita akan jatuh ke persoalan seperti negara-negara lainnya yang saat ini dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS," tambah Mahendra.

Mahendra juga berharap ke depan Indonesia bisa membantu mempercepat permasalahan GSP review-nya AS sehingga Indonesia bisa optimalkan baik yang berkaitan dengan peningkatan nilai ekspor GSP maupun memanfaatkan peluang yang ada dengan persoalan perang dagang AS-Tiongkok yang akan berkepanjangan.

"Secara langsung kami sudah menyiapkan berbagai kegiatan yang melibatkan pihak Indonesia dan AS dalam tataran bisnis. Untuk kali ini kami melibatkan pemerintah AS dalam penggodokkan, untuk mencegah adanya komplain mengenai hubungan dagang yang dianggap tidak balance," tutup Mahendra.