Jakarta, Gatra.com - Jelang sidang pendahuluan gugatan Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada esok hari (14/6), sebanyak 33 ribu personel keamanan pun mulai bersiaga. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.
Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, mengatakan Polri bersama dengan TNI telah melakukan antisipasi apabila terjadi aksi yang berujung kerusuhan seperti pada 21-22 Mei lalu.
"Kami selalu mengantisipasi worst scenario, sehingga pasukan yang ada dari Polri lebih kurang 17 ribu, termasuk yang darir daerah-daerah saya tidak pulangkan, sudah 1,5 bulan di sini baik dari Brimob atau Sabhara, tidak saya pulangkan," ujarnya di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (13/6).
Tito menambahkan, parsonel dari daerah akan bergabung dengan aparat dari Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya. Lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menyiapkan sekiatr 16 ribu tentara untuk membantu pengamanan di MK.
Ia menjelaskan akan ada massa yang akan datang ke Jakarta menuju gedung MK. Mereka adalah pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga tersebut dikatakan akan melakukan penyampaian aspirasi.
"Tapi tidak kita perbolehkan di depan (gedung) MK, karena mengganggu jalan umum, mengganggu ketertiban publik dan mengganggu hak asasi orang lain. Itu sudah diatur dalam UU Nomor 9 tahun 98 tentang penyampaian pendapat di muka umum," tambahnya.
Pengamanan tinggi tersebut merupakan bentuk kewaspadaan Polri-TNI agar kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei lalu, tidak terjadi lagi. Ketika itu, para pendemo yang diberikan diskresi dan dibolehkan melakukan kegiatan pada malam hari malah disalah gunakan oleh beberapa pihak sehingga berujung kepada kericuhan.
"Kita berusaha untuk melakukan pendekatan dan prinsipnya adalah kita mendengar bagaimana keinginan masyarakat yang sangat kuat dari berbagai survei yang ada dan media bahwa masyarakat apalagi masyarakat Jakarta menolak kerusuhan dalam bentuk apapun juga. Masyarakat tidak menghendaki adanya kekerasan, apalagi yang sampai merusak," tutupnya.