Kupang, Gatra.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal ini Dinas Pendidikan dianggap telah membohongi  para guru dan DPRD NTT. Pasalnya saat rapat bersama dengan Komisi V DPRD NTT 27 dan 29 Mei 2019 lalu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Benyamin Lola yang saat itu didampingi stafnya sudah berjanji akan membayar tunjangan Kesra guru PNS bersertifikasi dan tunjangam insentif bagi guru honor Komite dan Yayasan baik Negeri maupun swasta sebelum libur lebaran. 

Namun sampai sekarang belum dibayar juga. Mana janjinya. Sampai saat ini pembayaran gaji, tunjangan Kesra guru PNS bersertifikasi, tunjangan insentif bagi  guru honor komite dan yayasan baik negeri maupun swasta belum dibayar juga. Ini sudah tanggal 12. Kalian boleh tidur enak tetapi mereka para guru ini disengsarakan,"  ungkap Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto. 

Jimmy menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat komisi bersama  Dinas Pendidikan, PT Telkom Kupang dan Ombusman NTT, serta Badan Musyawarah Perguruan Swasta  NTT di Gedung DPRD NTT, Rabu (12/6).

Sebetulnya, sesuai agenda rapat tersebut terkait persiapan penerimaan siswa tahun ajaran 2019. Namun karena saat bersamaan datang sejumlah guru mengadukan hal ini ke Dewan, sehingga agenda rapat bersama itu beralih kembali ke gaji, tunjangan para guru yang belum dibayar.

Karena itu Jimmy Sianto sangat menyesalkan Kepala Dinas Pendidikan yang mengganggap masalah  tunjangan para guru ini sepele. "Dananya sudah kami tetapkan sejak awal Januari 2019 lalu. Masa sampai sekarang, sudah 6 bulan belum dibayar juga. Misterius sekali," kata Jimmy Sianto.

Sementara anggota Komisi V lainnya, Yohanes Rumat menegaskan Dinas Pendidikan telah membohongi Guru dan DPRD NTT serta masyarakat.

"Bapak-bapak ini ternyata membohongi kami, anggota Dewan dan para Guru.  Bayangkan menjelang lebaran mereka datang, pertengahan Mei 2019 lalu sudah berjanji akan membayar sebelum lebaran. Ternyata tidak juga. Bahkan membuat repot kami, karena menjelang lebaran dan sesudah lebaran  bahkan sampai hari ini masih ada sejumlah guru yang datang mengadukan hal ini. Apa uang tidak ada, sehingga tidak bayar?" tanya Yohanes Rumat.

Dia menegaskan, anggaran sudah ditetapkan dan sudah ada sebesar  5,7 Milliar untuk tunjangan guru honorer selama 1 tahun.

"Anggaran Rp5,7 miliar sudah ditetapkan DPRD sejak Januari 2019. Masa tunjungan guru honerer sebanyak 11 ribu lebih guru dari Bulan Januari sampai saat ini belum direalisasi," tegas Yohania Rumat.

Menanggapi pentanyaan Komisi V terkait gaji guru, sejumlah Kepala Bidang  yang hadir tidak bisa menjawab. "Maaf bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat. Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan  Benyamin Lona tidak menghadiri rapat ini, karena lagi tidak enak badan. Beliau sakit. Saya akan sampaikan lagi masalah ini ke Pak Kadis," ujar Kabid  SMK Dinas Pendidikan NTT, Pius Rasi mewakili Kadis P dan K menjawab pertanyaan Komisi V.