Jakarta, Gatra.com - Pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas politik setelah pemilu serentak 2019 serta ketersediaan dan harga pangan jelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Kedua keberhasilan tersebut menjadi penegas legitimasi presiden Jokowi untuk periode kedua.

Direktur Riset Lembaga Kajian Visi Teliti Saksama, Nugroho Pratomo mengatakan, selama bulan Ramadan dan Idulfitri terjadi kenaikan harga bahan pangan. Tapi masuk dalam kategori wajar dan bisa dikendalikan dengan cepat oleh pemerintah.

"Memang ada kenaikan. Masih dalam konteks wajar karena ada peningkatan permintaan. Data BPS, kenaikan harga pangan terjadi pada Juni 2019,” ungkap Nugroho dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (12/6).

Selama tiga tahun berturut-turut, kata Nugroho, Jokowi berhasil mengendalikan harga bahan pokok di Indonesia. Untuk 2019, pengendalian harga bahan pokok bersamaan dengan pesta demokrasi, pileg dan pilpres.

"Kemampuan pemerintah memenuhi ketersediaan pangan ini juga membuat legitimasi pemerintahan Jokowi lebih kuat jelang masa periode keduanya," lanjutnya.

Nugroho mengapresiasi kinerja Kementerian Perdagangan tetap fokus terhadap pengendalian harga bahan pokok saat pemilu berlangsung. “Isu ketersediaan pangan pada dasarnya merupakan salah satu isu yang cukup sensitif. Bagusnya hal ini memperoleh perhatian pemerintahan Jokowi,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengakui terjadinya kestabilan harga pangan saat bulan Ramadan dan hari lebaran. Kondisi ini secara tidak langsung berpengaruh dengan stabilitas politik Indonesia.

"Stabilitas pangan goyang. maka akan menaikkan eskalasi politik. Tapi kemarin buktinya tidak, masyarakat tenang," pungkas Azam.