_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Semarang, Gatra.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengaku tombok menjadi anggota legislatif DPR RI selama tiga periode. Selain biaya kampanye yang tinggi, setelah duduk di Senayan pun masih harus membiayai daerah pemilihannya.
"Kalau reses kunjungan per daerah dapat Rp75 juta. Setiap anggota DPR, tidak saya saja saat ke daerah atau masa reses kita nombok, karena banyak proposal yang masuk," ujarnya saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Semarang, Rabu (12/6).
Taufik menyatakan, menjadi anggota legislatif merupakan bentuk pengabdiannya kepada rakyat, yaitu penyambung lidah ke pemerintah. "Setiap orang menjadi wakil rakyat ada visi misi. Saya ingin menjadi penyambung lidah dari dapil saya yaitu menyambung aspirasi. Meski dihitung untung-ruginya tidak sesuai," ujarnya.
Ia mengakui, biaya politik memang sangat mahal. Dari proses kampanye sudah mengeluarkan biaya, hingga duduk di kursi DPR masih harus datang ke dapil untuk membantu masyarakat. "Biaya politik sangat tinggi. Tinggal kekuatan sendiri, siapa pun bisa jadi legislatif, asalkan terpilih," ucapnya.
Taufik mengatakan, di Jawa Tengah paling banyak penyampaian aspirasi adalah pembangunan sekolah dan infrastruktur berupa jalan atau jembatan. "Aspirasinya ada yang minta bangun sekolah, pesantren, jalan," katanya.
Taufik Kurniawan memulai karier politiknya dari bawah, yaitu sebagai Ketua Ranting PAN Gajah Mungkur, Kota Semarang. Ia terpilih menjadi anggota DPR pertama kali pada periode 2004-2009. Taufik terpilih kembali menjadi anggota DPR untuk periode 2009-2014. Kemudian terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 setelah meraih 59.945 suara di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII.
Pada 30 Oktober 2018, Taufik resmi ditetapkan sebagai tersangka olek KPK karena diduga menerima suap Rp4,85 miliar dari Yahya dan Tasdi untuk meloloskan penambahan dana alokasi khusus (DAK) bagi Kebumen dan Purbalingga.
