Jakarta, Gatra.com - Industri tambang disebut sebagai biang kerok banjir yang melanda beberapa kota dan kabupaten di Sulawesi serta Kalimantan, awal bulan ini. 

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk penanggulangan banjir di Indonesia mulai dari hulu ketika terjadi banjir.  

"Saat ini pemerintah lebih ke langkah kuratif ketika bencana terjadi baru bergerak. Mesti ada yang diperbaiki ke konteks hulu dan kebijakan, tapi yang terjadi pemerintah hanya hadir ketika bencana sudah terjadi," ujar Melky kepada Gatra.com melalui sambungan telepon, Selasa (11/6).

Melky menambahkan pusat dan daerah hanya memprioritaskan aspek Investasi saat perencanaan. Kemudian mengabaikan aspek lingkungan dan potensi bencana.

JATAM juga menghimbau pemerintah memasukan aspek ekologis secara komprehensif saat memberikan izin usaha tambang.

"Yang paling bertanggungjawab atas banjir ini yang memberi ijin tambang yaitu para kepala daerah dengan menteri ini, apa pemberian ijin tambang sudah memenuhi aspek sosial ekologis. Jangan-jangan konsesi tambang yang diberikan Pemda ada di kawasan hulu," pungkas Melky.