Jakarta, Gatra.com - Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia di masa presidensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada bulan Mei 2019. Salah satu contoh pentingnya adalah dalam diskusi mengenai isu sensitif seperti konflik politik di Venezuela.

"Yang kita lakukan adalah menjadi jembatan bagaimana DK bisa punya posisi, meskipun sekilas isu di Venezuela dan Libya tampak seperti isu domestik, kenyataannya banyak negara lain yang terpengaruh," ucap Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Febrian Alphyanto Ruddyard di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Senin, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Pada awalnya tidak ada negara yang mau membahas isu konflik politik Venezuela, namun kemudian Indonesia  melobi satu-satu negara. "Dan syukur, isu ini berhasil dibawa ke forum DK PBB," tambahnya. 

Febrian menyebutkan, bahwa pada akhirnya, di ujung diskusi mengenai Venezuela, DK PBB menentukan posisinya untuk mengakui bahwa konflik yang terjadi di Venezuela harus segera dibantu oleh masyarakat internasional. Karena sudah masuk dalam permasalahan humaniter.

"Pada awalnya tidak ada negara yang mau membahas ini, tetapi kemudian Indonesia berhasil mengajak negara-negara untuk mendiskusikan hal ini karena mau suka atau tidak, korban dari konflik di Venezuela sudah masuk dalam masalah kemanusiaan," ucap Febrian.

Febrian juga mengatakan jika DK PBB tidak bisa membahas hal ini, maka DK PBB secara tidak langsung mengakui bahwa tidak ada permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Venezuela, jika sekedar didasarkan pada alasan tidak ada negara yang mau membahasnya.

Padahal menurutnya secara nyata memang ada korban jutaan orang yang kelaparan dan sakit akibat konflik ini.

Konflik yang terjadi di Venezuela adalah konflik politik, dimana kubu petahana yang dipimpin oleh Nicolas Maduro ditantang oleh Juan Guaido yang mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara.