Pekanbaru, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penertiban aset daerah. Wacana ini muncul sebagai respon atas peredaran ratusan mobil dinas (Mobdin) yang tidak sesuai peruntukannya.

 

Sekretaris Komisi C DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, opsi tersebut bisa jadi pilihan utama dalam membantu pihak eksekutif mengelolah aset.

 

"Inisiatif itu bisa datang dari kita, soalnya dewan memang ada mekanisme untuk membentuk Pansus," jelasnya kepada Gatra.com di Gedung DPRD Riau, Senin (10/6).

 

Pada apel pagi Senin (10/6), Gubernur Riau Syamsuar menyoroti mobil dinas di lingkungan Pemprov Riau. Selain ada mobil itu yang tidak bayar pajak, ada juga sekitar 100 unit yang tak jelas rimbanya. 

 

Suhadirman mengamini apa yang dikatakan Syamsuar tadi. Sebab menurut Suhardiman, ada sejumlah Mobdin milik Pemprov Riau yang salah peruntukan. Bahkan parlemen juga mendengar kalau Mobdin itu ada yang dipinjamkan ke Organisasi Masyarakat (Ormas)  dan organisasi kepemudaan.

 

"Semestinya ini menjadi catatan bagi pemerintah. Sudahlah ada yang dipinjamkan, banyak juga pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), entah itu Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, memiliki Mobdin lebih dari satu. Bahkan mantan pejabat pun ada yang masih pakai Mobdin," katanya.