Hong Kong, Gatra.com - Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam mengatakan pemerintah tidak berencana membatalkan RUU ekstradisi. RUU kontroversial itu memungkinkan ekstradisi Cina ke Hong Kong. Protes besar-besaran pun terjadi di Hong Kong menentang RUU tersebut.

 "Ini adalah undang-undang yang sangat penting. UU ini akan membantu menegakkan keadilan. Selain itu juga memastikan bahwa Hong Kong akan memenuhi kewajiban internasionalnya dalam hal kejahatan lintas batas dan transnasional," kata Lam, seperti diwartakan AFP, Senin (10/6).

Pemerintah kota mendorong RUU melalui legislatif yang akan memungkinkan ekstradisi ke yurisdiksi mana pun yang belum memiliki perjanjian, termasuk Cina daratan.

Baca Juga: Menolak Aturan Ekstradisi, Warga Hong Kong Bikin Demo Terbesar Sepanjang Sejarah

Usulan itu memicu protes dan menimbulkan kelompok oposisi yang menyatukan seluruh bagian kota. Para penentang khawatir undang-undang itu akan melibatkan orang-orang dalam sistem pengadilan yang buram dan terpolitisasi di Cina.

Demonstrasi besar-besaran pada Minggu (9/6) terjadi di pusat Kota Hong Kong. Koordinator aksi menyebutkan ada satu juta demonstran yang turun ke jalan. Demonstrasi ini merupakan yang terbesar sejak aksi demonstrasi penyerahan Hong Kong ke Cina pada 1997.

Namun dalam komentar pertamanya sejak demonstrasi tersebut, Lam mengatakan dia tidak punya rencana untuk mengubah kata-kata undang-undang saat ini atau menariknya dari legislatif kota. "RUU itu akan melanjutkan pembacaan kedua pada 12 Juni," sebutnya.

Baca Juga: Ribuan Massa Turun ke Jalan Protes RUU Ekstradisi di Hong Kong

 Lam membantah mengabaikan reaksi publik yang besar. Ia mengatakan pemerintahannya telah membuat konsesi besar untuk memastikan kebebasan berpendapat.

"Saya dan tim saya tidak mengabaikan pandangan apa pun yang diungkapkan pada undang-undang yang sangat penting ini. Kami telah mendengarkan dan mendengarkan dengan penuh perhatian," imbuhnya.