Jakarta, Gatra.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan terkait musibah banjir yang terjadi di tanah air dari berbagai lintas sektor. Seperti diketahui, akhir pekan lalu banjir melanda Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Utara dan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Baca juga: Akibat Banjir, Pengungsi di Konawe Utara Sultra Mulai Terserang Diare

“Masalah penyebab banjir akan dirapatkan dengan direktorat jenderal terkait dimana didalamnya terdapat persoalan mengenai tambang, pertanian dan sistem drainase,” ujar Siti seusai acara halal bihalal di Gedung Manggala Wanabakti, Senin (10/6).

Dalam hal ini, ia menyebut bahwa pada tahun 2019 ini pemerintah sudah konsentrasi untuk menangani wilayah hulu. "Tapi bila sekarang melakukan penanaman, maka efeknya baru tiga tahun mendatang," tegasnya.

Siti menambahkan, karena efek penanaman di wilayah hulu baru dapat dirasakan tiga tahun mendatang, maka hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai bangunan penahan erosi. Menurutnya, selain aspek tersebut juga dapat dilakukan percepatan dari sisi sistem drainase.

Baca juga: Tim Teknis Penanganan Banjir Segera Dibentuk

“Untuk sistem drainase,masuk dalam sistem kewilayahan sehingga pemerintah kota paling berperan dalam hal ini dibantu oleh Kementerian PUPR-RI,” ujarnya.

Terkait dengan akibat dari izin pertambangan ataupun perkebunan, Siti menuturkan pihak KLHK sedang melakukan penelitian. Dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (DASHL), juga Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.