Washington DC, Gatra.com - Departemen Kehakiman AS sedang mempersiapkan penyelidikan terhadap Alphabet Inc. Google. Pasalnya perusahaan teknologi terbesar tersebut diduga melanggar undang-undang antimonopoli dalam pengoperasian bisnis teknologinya.
Pejabat dari Divisi Antitrust Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal, keduanya telah membahas undang-undang antimonopoli, dan dalam pertemuan terakhir mereka bertujuan untuk memberikan yurisdiksi keadilan atas Google.
Investigasi potensial merupakan serangan terbaru terhadap perusahaan teknologi oleh administrasi Presiden AS Donald Trump, yang menganggap media sosial dan Google menekan suara konservatif di platform mereka secara online.
Dilansir Reuters, satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan penyelidikan potensial, pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, berfokus pada tuduhan bahwa Google memberi preferensi pada bisnisnya sendiri dalam kolom pencarian.
Juru Bicara Departemen Kehakiman mengatakan tidak bisa mengkonfirmasi atau menyangkal bahwa penyelidikan sedang dilakukan. Namun, pihak Google sendiri menolak untuk berkomentar.
Awal tahun 2013, FTC menutup investigasi terhadap Google yang sudah berjalan lama. Di bawah tekanan FTC, Google setuju untuk mengakhiri praktik "memo" ulasan dan data lain dari situs web pesaing.
Kolom pencarian Google, YouTube, ulasan, peta dan bisnis lainnya, yang sebagian besar merupakan layanan gratis untuk konsumen dan dibiayai oleh iklan, telah menjadikannya sebagai perusahaan terkaya hanya dalam waktu 2 dekade.
Chief Executive dan Co-Founder TripAdvisor, Stephen Kaufer menyambut baik berita bahwa Google berurusan dengan pengawasan antitrust Departemen Kehakiman.
"TripAdvisor tetap khawatir tentang praktik Google di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan di seluruh dunia," kata Kaufer.
"Demi kebaikan konsumen dan persaingan di internet, kami menyambut setiap minat baru oleh regulator AS ke dalam perilaku anti persaingan Google," tambahnya.
Kandidat presiden dari Partai Demokrat Elizabeth Warren mendorong tindakan untuk memecah Google, serta perusahaan teknologi besar lainnya. Senator Kamala Harris, yang juga mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Demokrat, juga telah menyetujui hal yang sama.
"Ini adalah berita yang sangat besar, dan sudah terlambat," kata Senator Josh Hawley.